DALAM rangka mewujudkan misi reformasi birokrasi, pemerintah akan melakukan perampingan dan pemangkasan jabatan eselon di dua level, yakni eselon III dan IV. Untuk teknis pelaksanaan, Menteri PAN- RB Tjahjo Kumolo telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

Penyederhanaan birokrasi tersebut untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. “Pelaksanaannya sudah efektif berjalan di Kementerian PAN-RB. Kami mulai dari sini dulu sebagai contoh,” ungkap Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di Jakarta beberapa waktu lalu.

Mengapa pemangkasan eselon III dan IV ini yang harus dilakukan? Apa efektifnya dan bagaimana pengalihan tugas dan kewenangannya nanti? Berikut wawancara Faorick S. Pakpahan dari SINDO Weekly dengan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dalam beberapa kali kesempatan.

Dalam kaitan reformasi birokrasi terkait pemangkasan pejabat eselon, kapan mulai efektif dilakukan?

Kalau pemangkasan jumlah jabatan eselon III dan IV ini memang sudah berjalan, bahkan di kami (Kementerian PAN-RB) sudah dilakukan, sudah rampung. Sekarang jumlah jabatan di kedua eselon itu hanya tiga. Kalau sebelumnya eselon III itu jumlahnya ada 63 jabatan, sekarang tersisa satu. Yang dipertahankan itu kepala bagian TU dan layanan pengadaan. Sementara, untuk eselon IV, dulunya ada 96 jabatan, tapi sekarang tinggal dua. Yang dipertahankan adalah kasubag rumah tangga dan kasubag protokol.

Jadi, dari total 159 pejabat eselon III dan IV, yang ada di Kementerian PAN-RB itu sekarang hanya tersisa tiga. Yang dipertahankan itu kepala bagian TU dan layanan pengadaan. Sementara, untuk eselon IV, dulunya ada 96 jabatan, tapi sekarang tinggal dua. Sisanya itu dialihkan ke jabatan fungsional. Namun, kami tetap akan evaluasi bertahap nantinya. Kan baru, belum bisa kami lihat. Ya, harusnya lebih efektif.

Mengapa mulainya dari Kemen PAN- RB?

Memang dari awal kami diproyeksikan menjadi percontohan pemangkasan eselon. Karena kalau kami mau minta kementerian dan lembaga lain itu memangkas eselon, baiknya harus dimulai dari Kementerian PAN-RB dulu sebagai contoh.

Setelah itu, mana lagi yang menyusul?

Awalnya dari kami. Begitu selesai, bakal ke Kementerian Keuangan. Terus bertahap lagi ke Kementerian BUMN. Nanti yang lain akan terus bertahap.

Kapan target perampungan ini bakal rampung?

Kami menyiapkan roadmap itu paling lama setengah tahun. Di kementerian kami, toh selesai kurang dari sebulan kan. Ya, mudah-mudahan kementerian/lembaga tidak sampai setengah tahun. Namun, secara nasional jelas butuh waktu karena tidak bisa dibuat serentak di seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah. Sebab, fungsi jabatan structural pada masing-masing instansi itu kan berbeda-beda. Namun, semakin cepat ya semakin baik.

Bagaimana dengan kementerian yang punya banyak satuan kerja di daerah?

Intinya ini perampingan, silakan, kami serahkan ke kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Yang penting perampingan birokrasi ini harus dilakukan totalitas karena di kementerian lain itu memang ada satuan kerja-satuan kerja di daerah. Misalnya, di PUPR kepala balai di daerah. Jadi, masing-masing kementerian berbeda-beda. Ini kami ingin merampingkan birokrasi, jadi jangan sampai orientasi hanya mengejar eselon. Begitu juga beberapa kementerian dan lembaga lain itu lebih kompleks.

Contohnya, Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki satuan kerja eselon III dan IV yang memegang anggaran. Ada kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas). Kemenag itu satuan kerjanya juga ribuan, di daerah juga sama. Nah, ini yang mengubah pola pikir eselon juga. Saya kira perlu hierarki, perlu waktu. Makanya, perampingan ini tidak bisa langsung cepat. Memang kami targetkan tahun depan, Juni atau paling lama dalam satu tahun ke depan.

Akankah ini efektif terhadap kinerja ASN?

Ini awalnya merupakan arahan Pak Presiden supaya dilakukan penyederhanaan, merapikan dan mengefektifkan kerja birokrasi di kementerian/lembaga. Efisiensi ini berbelit-belit, lebih cepat, ada peningkatan efektivitas dan efisiensi. Intinya, bukan malah mengurangi, melainkan makin meningkatkan kinerja pemerintah kepada publik. memperpendek birokrasi, memperpendek pengambilan keputusan politik pembangunan di semua tingkatan, kemudian mempercepat layanan kepada masyarakat secara umum, dan juga mempercepat proses perizinan investasi. Makanya, target perampingan itu dilakukan pada eselon III dan IV. Dengan harapan, penyederhanaan ini nantinya juga bisa sejalan dengan penyederhanaan regulasi. Itu juga dampaknya untuk memudahkan investasi yang selama ini terhambat karena banyak regulasi.

Pemangkasan ini mengurangi jumlah pegawai, termasuk efisiensi negara terkait gaji dan tunjangan eselon?

Jadi, perampingan ini enggak akan mengurangi tunjangan kinerja PNS, enggak mengurangi juga jumlah pegawai yang ada. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ini hanya memperpendek birokrasi, tapi struktur karier kepegawaian tetap sama. Hanya istilah eselon yang kami pangkas untuk merampingkan birokrasi. Bukan juga ganti robot begitu ya.

Fungsional ini tetap ada pola kariernya. Kan di jabatan fungsional juga ada jenjangnya. Mulai dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan seterusnya.

Artinya, enggak perlu khawatir karena tidak akan turun kasta, baik secara gelar maupun pendapatan. Sebenarnya ini hanya semacam pergeseran saja sih. Sama saja. Cuma jalurnya, persyaratannya yang agak berbeda.

http://sindoweekly.com/indonesia/magz/no-45-tahun-viii/roadmap-paling-lama-enam-bulan