JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo agar diberikan sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar pelarangan mudik pada saat Ramadan 1441 Hijriah maupun Hari Raya Idulfitri untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memperlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan juga wilayah yang masuk zona merah virus Korona.

Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Kabinet Terbatas melalui Video Conference, Selasa 21/04.

Sebelumnya Menteri PANRB Tjahjo Kumolo melaporkan bahwa KemenPAN RB dengan BKN sudah memperpanjang Work From Home (WFH) hingga 2 minggu ke depan (13 Mei) sampai dengan kondisi sudah membaik.

Yang kedua, pegawai (ASN) dan keluarganya yang nekat melaksanakan mudik akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Yang ketiga ASN harus tegak lurus taat kepada semua keputusan mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri-Menteri dan Lembaga serta Kepala Daerah, harus mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan masker, mengajak masyarakat di lingkungannya untuk tidak mudik dan menyusun berbagai kebijakan-kebijakan untuk bisa menggerakkan dalam upaya pencegahan dampak sosial covid-19.

Mengakhiri laporannya Menteri Tjahjo melaporkan bahwa KemenPAN RB bersama Ka BKN dan PT Taspen telah merumuskan dalam rapat agar seluruh pegawai medis baik itu dokter, perawat dan tenaga medis lainnya yang ASN akan diberi penghargaan dan santunan. (adm)

BACA Juga: ASN HARUS TEGAK LURUS TAAT KEPADA PEMERINTAH