JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan kepada jajaran birokrasi, baik di Kementrian dan Lembaga (K/L) khususnya di pemerintah daerah agar mengutamakan aspek pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai hal. Hal tersebut disampaikan di sela-sela Raker Komisi Yudisial (KY) dalam sesi “Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan Lembaga yang Kredibel” di Hotel Aston Marina Ancol, Kamis 13/02.

Lebih lanjut diingatkan agar percepatan perijinan investasi harus menjadi titik perhatian khususnya bagi jajaran pemerintah daerah bersama dengan instansi dan lembaga swasta lainnya.

“Daerah-daerah di wilayah Indonesia harus mampu menjadikan sebagai daerah tujuan investasi maupun tujuan wisata sekecil apapun sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Dijelaskan oleh MENPANRB bahwa pemerintah daerah diberbagai tingkatan dan dinas harus sinergi dengan fasilitas yang ada di daerah lainnya seperti POLRES (dalam memberikan layanan SIM dan Surat Keterangan Kelakuan Baik dan percepatan memproses laporan masyarakat khususnya masyarakat pendatang).

“Fasilitas lain seperti rumah sakit, kemudian transportasi kota, hotel, rumah makan dan lain lain harus mempunyai semangat yang sama dengan pemerintah daerah dan segenap jajarannya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya masyarakat wisata dan masyarakat yang akan berinvestasi di daerah”, imbuh Tjahjo.

Pelayanan yang mempunyai standart terpadu dan pelayanan yang cepat menjadi kata kunci bagi daerah terbuka untuk menerima wisatawan dan menerima investor sehingga memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Jangan sampai masyarakat pendatang khususnya yang akan berinvestasi dan berwisata mendapatkan kendala dalam pelayanan yang cepat sesuai standart pada umumnya.

Salah satu visi misi Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin adalah reformasi birokrasi yang intinya kecepatan birokrasi dan instansi, terkait melayani dan memberi ijin, menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak pada zona nyaman.

“Birokrasi harus produktif, inovatif dan kompetitif,” demikian Menteri Tjahjo mengakhiri percakapan petang hari. (adm)