JAKARTA- Keterkaitan fungsi perdagangan khususnya ekspor antara Kementerian Perdagangan dengan K/L lain cukup kuat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan kebijakan yang mampu mendorong penguatan koordinasi lintas K/L. Salah satu kebijakan yang perlu kita wujudkan adalah Penyusunan Proses Bisnis Antar K/L Dalam Pelaksanaan Ekspor.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan hal tersebut di hari ke-4 Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020 dalam sesi Diskusi Panel: “Reformasi Birokrasi dan Good Governance”, Kamis/05/03.

Setidaknya Kementrian PANRB mengidentifikasi terdapat aktor utama dalam pelaksanaan fungsi tersebut, yaitu Kementerian Perdagangan, K/L, pemerintah daerah, asosiasi dagang, dan BUMN. Selain itu, kita juga perlu mengoptimalkan sumber daya Pemerintah RI yang berlokasi di luar negeri melalui perwakilan Indonesia di luar negeri, atase perdagangan, dan Indonesia Trade and Promotion Center (ITPC).

Transformasi digital yang merubah cara kerja lama tersebut, memerlukan SDM berkeahlian khusus dan profesional. Untuk itu, pemerintah berupaya mewujudkan capaian strategis yakni birokrasi berkelas dunia sebagaimana RPJMN ke-IV (2020 – 2024). Dalam upaya mewujudkan SDM aparatur dimaksud, pemerintah menjalankan strategi manajemen human capital ASN dalam grand design pembangunan ASN 2020 – 2024 yaitu, perencanaan, pengadaan, pengembangan, penilaian kinerja, pengembangan karier dan peningkatan kesejahteraan ASN.

“Saya berharap, peran serta aktif seluruh K/L khususnya jajaran kementrian perdagangan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang adaptif dan melayani, bisa menjadi motor penggerak keberhasilan ekspor Indonesia di perdagangan internasional.” (adm)