CATATAN MENTERI PANRB
PADA ACARA PENYERAHAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020
JAKARTA, 22 APRIL 2021

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalaamu ’alaikum wr wb,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenaan-Nya lah kita dapat hadir pada acara “Penyerahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020” atau kita sebut dengan SAKIP – RB Awards 2020”.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Reformasi Birokrasi adalah sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, maka semakin cepat pula roda pembangunan nasional akan berputar.

Sesuai arahan Bapak Presiden, Reformasi Birokrasi dilakukan sebagai upaya untuk membuat birokrasi lebih adaptif dan lebih cepat dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan. Hal tersebut sejalan dengan program prioritas yang ditetapkan Bapak Presiden yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan (simplifikasi) regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Untuk mendukung pencapaian program prioritas yang ditetapkan Bapak Presiden, dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian PANRB telah menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020 – 2024 yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan berkelas dunia (world class bureaucracy) yang mengedepankan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satu fokus percepatan (quick-wins) pelaksanaan reformasi birokrasi adalah penyederhanaan birokrasi.

Selain untuk mewujudkan visi Indonesia Maju, Penyederhanaan Birokrasi juga dilakukan sebagai respon pemerintah dalam menghadapi tantangan global yang menuntut SDM berkeahlian dan kompeten dengan cara kerja yang cepat, adaptif, dan inovatif.

Pemerintah melalui Kementerian PANRB berkomitmen untuk melakukan penyederhanaan birokrasi secara optimal dengan tetap memperhatikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan serta dilaksanakan dengan persiapan dan strategi kebijakan yang matang dan komprehensif. Meskipun demikian, penyederhanaan birokrasi bukan sekadar perampingan struktur organisasi, tetapi harus tetap menjamin berjalannya tugas dan fungsi organisasi sebagaimana mestinya.

Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati,

Penyederhanaan Birokrasi bukan sekedar mengalihkan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional, namun harus dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh. Adapun ruang lingkup penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh seluruh Instansi Pemerintah terdiri atas:

  1. Transformasi Organisasi, dengan membangun organisasi menjadi 2 level melalui perampingan struktur organisasi dengan memperhatikan karateristik sifat tugas dan Jabatan Administrasi;
  2. Transformasi Sistem Kerja, melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik serta pengembangan sistem kerja berbasis digital; dan
  3. Transformasi Jabatan, melalui pengalihan Pejabat Administrasi yang organisasinya dirampingkan menjadi Pejabat Fungsional yang bersesuaian, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan dan keberlangsungan karier pegawai ASN.

Melalui ketiga transformasi tersebut, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih dinamis dan profesional dengan sistem kerja yang kolaboratif dan dapat memberikan ruang lintas sektor dalam memecahkan suatu masalah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi lebih efektif, efisien, dan kualitas pelayanan publik dapat meningkat.

Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi semula ditargetkan dapat diselesaikan pada Desember 2020. Namun demikian, dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dan Pilkada serentak di tahun 2020, maka target Penyederhanaan Birokrasi disesuaikan menjadi Juni 2021. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden.

Penyederhanaan Birokrasi juga dilakukan dengan tidak mengganggu kinerja organisasi dan tidak merugikan ASN dari sisi penghasilan ataupun kesejahteraan karier.

Hadirin yang saya hormati,

Penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan melalui 3 Tahapan, yaitu Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan, dan Penyesuaian Sistem Kerja. Penyederhanaan struktur organsiasi dilakukan untuk membangun organisasi yang berbasis fungsional yang mengedepankan Jabatan Fungsional yang profesional dan berkomitmen terhadap jabatan fungsionalnya.

Struktur organisasi ke depan akan berbasis pada kinerja dan lebih mengedepankan output dan keahlian sehingga indikator kinerja instansi menjadi dasar bagi pengorganisasian kerja lintas unit kerja dalam sebuah instansi. Selain itu, dengan Jabatan Fungsional, SDM akan bekerja dalam tim-tim sesuai sasaran dan pengelolaanya fleksibel dan dapat dipertukarkan, namun tetap akuntabel. Dengan demikian, ke depannya Pegawai ASN tidak lagi bekerja berdasarkan kotak dan garis instruksi yang kaku melainkan berdasarkan indikator kerja organisasi.

Dalam masa transisi, sambil menunggu peraturan mengenai manajemen ASN pasca penyederhanaan birokrasi, dapat ditunjuk koordinator/subkoordinator untuk melakukan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Penunjukan koordinator/subkoordinator tersebut dilakukan untuk memastikan agar penetapan kelas jabatan fungsional yang diduduki setara dengan kelas jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya. Dengan demikian, penghasilan bagi pejabat yang bersangkutan tidak mengalami penurunan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden. 

Untuk membangun organisasi yang berbasis fungsional yang dapat bergerak cepat dalam pengambilan keputusan, Kementerian PANRB saat ini sedang menyusun konsep yang mengatur mekanisme kerja yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik. Mekanisme kerja tersebut akan memungkinkan Pejabat Fungsional untuk langsung berkedudukan dan bekerja langsung di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon I ataupun Eselon II) serta dapat dipertukarkan antar suatu unit kerja ke unit kerja lainnya. Dengan demikian, diharapkan pola kerja birokrasi ke depan akan lebih efektif, dinamis, dan kolaboratif.

Mekanisme kerja tersebut tentunya akan disesuaikan dengan karakteristik struktur organsiasi masing-masing instansi pemerintah.

Sampai bulan April tahun 2021 ini, sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) K/L telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi. Hal tersebut berakibat pada berkurangnya 41.272 (empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua) struktur organisasi Jabatan Administrasi.

Sementara itu, jumlah Pejabat Administrasi yang telah dialihkan ke dalam Jabatan Fungsional yang setara (Penyetaraan Jabatan) di lingkungan K/L adalah sejumlah 39.387 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh).

Untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di seluruh Instansi Pemerintah, Kementerian PANRB juga telah dan terus melaksanakan penyesuaian Jabatan Fungsional. Sampai dengan saat ini, terdapat total 243 (dua ratus empat puluh tiga) Jabatan Fungsional yang telah dibentuk dan diproyeksikan akan dibentuk 70 (tujuh puluh) Jabatan Fungsional baru. Kementerian PANRB akan terus memfasilitasi K/L dalam membentuk Jabatan Fungsional baru dan melakukan evaluasi terhadap Jabatan Fungsional yang ada.

Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi tidak hanya dilaksanakan di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, namun juga di lingkungan Pemerintah Daerah. Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, Penyederhanaan Birokrasi di daerah juga tetap memperhatikan dan diselaraskan dengan aspek/ruang lingkup Penyederhanaan Birokrasi yang berlaku secara nasional.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam upaya melakukan penyederhanaan birokrasi melalui transformasi jabatan, yaitu pengalihan dari struktural ke fungsional, diperlukan adanya perubahan dalam tata cara kerja. Cara kerja jabatan fungsional tentunya harus lebih cair, lebih kolaboratif, dan lebih memberikan ruang bagi konsolidasi kekuatan untuk memecahkan masalah, baik itu permasalahan lintas sektor maupun lintas keahlian.

Ekosistem kerja juga harus berubah agar dapat mendorong terciptanya kolaborasi antar pegawai. Suasana kantor harus diubah menjadi lebih cair. Digitalisasi harus dilakukan secara besar-besaran untuk dapat mendukung kolaborasi dimanapun berada. Debirokratisasi tentu saja harus dilakukan juga. Jangan sampai para pejabat fungsional nantinya justru lebih sibuk membuat laporan-laporan yang bersifat administrasi dibandingkan memikirkan substansi kebijakan. Harus ada suatu kerja yang sifatnya bersama. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta suasana dan ekosistem kolaboratif di dalam sistem kerja pejabat fungsional.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam rangka mendorong penguatan reformasi birokrasi dan SAKIP di instansi pemerintah, Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi RB dan SAKIP pada seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk memetakan progres reformasi birokrasi dan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat RB-SAKIP B, BB, A, dan AA, karena telah bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya perbaikan, sehingga tercipta birokrasi yang kapabel dan berdaya saing, yang mampu menjalankan program-program pemerintah dengan efektif dan efisien.

Adapun bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih berpredikat C dan CC, saya berharap para Gubernur, Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah untuk meningkatkan komitmen serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam penerapan Reformasi Birokrasi dan SAKIP.

Hadirin yang berbahagia,

Mari bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien secara konsisten, tegas, penuh komitmen dan didukung oleh peran serta masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh 

MENTERI PANRB-TJAHJO KUMOLO