Sabtu 18/1/2020 | 05:00              Reformasi Birokrasi

Penyederhanaan Birokrasi Dilakukan 5 Tahap

JAKARTA – Proses penyederhanaan struktur birokrasi hanya menjadi dua level yang diperintahkan Presiden Jokowi terus dilakukan. Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), telah dilakukan alih jabatan dari jabatan struktural ke fungsional. Penyederhanaan birokrasi dua level secara nasional dilakukan dalam lima tahap.

“Penyederhanaan birokrasi dilakukan dalam lima tahapan. Tahapan pertama, identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. Tahapan kedua, pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Jumat (17/1).

Tahapan ketiga, tambah Tjahjo, pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Tahapan keempat, penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan administrasi dengan menghitung penghasilan dalam jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Terakhir, penyelarasan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan administrasi.

Menurut Tjahjo, kementeriannya telah melakukan pengalihan struktur eselon III dan IV ke jabatan fungsional. Sebanyak 52 pejabat eselon III telah beralih ke jabatan fungsional ahli madya. Hanya ada satu jabatan eselon III yang tersisa yakni Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan.

Kemudian, sebanyak 89 pejabat eselon IV telah beralih ke jabatan fungsional ahli muda. Hanya dua jabatan eselon IV yang tidak dialihkan yakni jabatan Subbagian Protokol dan Subbagian Rumah Tangga. “Sebanyak 141 pejabat tersebut dialihkan ke dalam jabatan fungsional seperti analis kebijakan, analis kepegawaian, perencana dan jabatan fungsional lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,” ujar Tjahjo.

Sementara itu Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, mengatakan, Kemendagri sebagai kementerian pembina pemerintah daerah (Pemda) terus mendorong daerah segera melakukan penyederhanaan birokrasi.

Ini harus dilakukan karena penyederhanaan birokrasi adalah salah satu dari lima visi pembangunan yang telah digariskan Presiden dan Wakil Presiden. Pemda tentunya harus ikut menyukseskan itu.

“Salah satu bentuk dari dukungan menyukseskan lima visi pembangunan Presiden adalah dengan penyederhanaan birokrasi melalui perampingan struktur dan pengkaryaan jabatan fungsional di lingkungan Pemda,” ujar Akmal. ags/N-3 

http://www.koran-jakarta.com/penyederhanaan-birokrasi-dilakukan-5-tahap/