JAKARTA- Gagasan kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi. Setidaknya ada empat poin dari Penyelenggaraan MPP, yaitu:

  1. MPP merupakan inovasi untuk mendobrak rutinitas dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
  2. MPP menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah lama, berbelit-belit dan tidak transparan.
  3. MPP mengintegrasikan pelayanan pusat dan daerah, serta pelayanan bisnis dalam satu tempat.
  4. MPP mendorong kemudahan berusaha (Ease of Doing Business-EODB). Kemudahan berusaha ini yang merupakan salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan yang menjadi salah satu fokus perbaikan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi tidak berdiri sendiri karena sangat terkait dengan reformasi bidang politik. Ada interseksi antara politik dan birokrasi. Para Pejabat Pimpinan Tinggi memegang peranan pada proses politik dan birokrasi. Sehingga, hal ini menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi dengan tujuan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Visi untuk menciptakan Indonesia yang maju, bermartabat, berdaya saing, dan sejajar dengan negara-negara maju di dunia memerlukan kesiapan yang matang dari pemerintah. Salah satu hal yang yang perlu dipastikan adalah terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berdaya saing, yang dapat menggerakkan roda pemerintahan serta menjalankan program-program pemerintah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kehadiran Mal Pelayanan Publik diharapkan mampu menjawab tantangan ini. Dengan bergabungnya berbagai unit pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, seperti DPM-PTSP, Badan Pertanahan Nasional, BPJS Ketenagakerjaan, PT PLN, dan dinas-dinas teknis terkait lainnya, diharapkan proses penerbitan izin usaha akan semakin mudah.

Kunci dari efektifitas kehadiran mal pelayanan publik adalah integrasi sistem pelayanan yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi pelayanan memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Meskipun demikian, integrasi bukanlah hal yang mudah dilaksanakan, karena menuntut koordinasi dan komunikasi efektif, serta komitmen pimpinan yang kuat untuk mewujudkannya.

Selain itu, bagi ASN sebagai pemberi layanan kiranya dapat membangun dan memiliki: jiwa entrepreneurship, hospitality, dan jiwa pemersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping senantiasa mengembangkan kompetensi ASN sesuai dengan tuntutan kompetensi baik pada tingkat lokal, regional maupun internasional.

Oleh karena itu, dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil, memperkuat daya saing global, dan tumbuhnya minat investor sehingga perekonomian serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Antusiasme yang sangat tinggi dari Pemerintah Daerah dalam upaya menghadirkan Mal Pelayanan Publik menunjukkan niat serta usaha yang baik dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Hingga Tahun 2020 telah terbentuk 24 (dua puluh empat) Mal Pelayanan Publik di Indonesia.

Mengingat hal tesebut, akan dirumuskan dan diterbitkan peraturan presiden tentang Mal Pelayanan Publik, dengan ditingkatkan dari Peraturan Menteri PANRB menjadi Peraturan Presiden sehingga ke depan Mal Pelayanan Publik memiliki landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berbagai pelayanan yang disediakan oleh kementerian/lembaga/ serta BUMN/D yang memiliki pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti layanan imigrasi, layanan kepolisian, layanan pertanahan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta layanan non- perizinan lainnya kami dukung agar bergabung di setiap mal pelayanan publik yang akan dibangun.

Secara khusus, Kementerian PANRB menyampaikan apresiasi kepada ke-48 Kepala Daerah atau yang mewakili yang pada hari ini menyatakan komitmen untuk menghadirkan Mal Pelayanan Publik di daerahnya masing-masing. Dari 48 pemerintah daerah, terdapat daerah yang melakukan kolaborasi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kota Makassar, dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kota Palu dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik. Hendaknya komitmen ini diwujudnyatakan dengan niat yang tulus demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kementerian PANRB akan melakukan pendampingan sesuai kebutuhan dalam rangka mempercepat terbangunnya Mal Pelayanan Publik baik di provinsi, kabupaten, dan kota. Selain melakukan pendampingan, kami juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas MPP yang sudah terbangun.

MENTERI PANRB-TJAHJO KUMOLO