SOLO- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan dalam rangka mendukung pelayanan publik yang prima diperlukan pengelolaan arsip yang tertib sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah secara nasional.  Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan mewakili Bapak Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dalam acara “Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan KEARSIPAN Tahun 2020 – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)” di Solo/26-02.

“Selain itu, pengelolaan kearsipan yang baik menjadi salah satu indikator kinerja setiap lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi,” kata Tjahjo Kumolo yang juga Sekretaris Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).

Pengelolaan arsip yang terintegrasi dalam e- Office adalah bagian penting dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Maka, penerapan e- government di bidang kearsipan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban dan kebutuhan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak arsip negara yang belum diselamatkan dan disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara Periode 2014 s.d 2019.

Penyelamatan dan pelestarian arsip perlu dilakukan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta identitas dan memori kolektif bangsa. Selain itu dengan memperhatikan akhir masa periode 2014- 2019, serta rencana pemindahan ibu kota negara, arsip sebagai hasil kegiatan instansi pusat dan pemerintah daerah perlu didata, diselamatkan, dan dilestarikan.

“Rapat Koordinasi Pengawasan KEARSIPAN ini, lanjut Tjahjo, harus mampu merumuskan sebuah gerakan dan mengorganisir Kementrian-Lembaga dan Pemerintah Daerah akan pentingnya pengelolaan dan penyimpanan arsip-arsip yang ada dengan segala keterbatasan anggaran. Ini harus dimulai terkait bukti-bukti sejarah, sertifikat-aset-aset yang ada, sebagai bukti sejarah dan alat bukti apabila ada gugatan-gugatan dari pihak ke-3.”

“Apa yang dilaksanakan ANRI pada hari ini adalah hal yang baik dan memang kita perlukan, ujarnya. ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional agar mengerahkan segala upaya dalam melakukan pengawasan kearsipan kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. ANRI harus memastikan bahwa kebijakan kearsipan selalu mutakhir, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

“Selamat dan sukses atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengawasan KEARSIPAN Tahun 2020, semoga ANRI senantiasa mampu bertugas dalam penyelamatan bukti aset negara yakni arsip/dokumen negara, baik yang merupakan arsip terjaga maupun arsip bernilai kesejarahan yang pada inti semua itu mampu mengakselerasikan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh K/L Pusat dan Daerah.”  (tj)