Birokrasi yang smart, ramping, dan mampu bergerak cepat sesuai keinginan Presiden Joko Widodo adalah birokrasi yang sederhana secara struktur, tetapi kaya fungsi dan peran. Tentu saja sistem ini menuntut para birokrat di daerah mampu memberikan peran yang maksimal sesuai dengan bidang keahliannya. Kondisi ini diyakini pemerintah mampu tercipta dengan cara pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Komitmen pemerintah ini menjadikan dasar perubahan baik instansi pemerintah pusat maupun daerah yang menginginkan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Namun hal ini perlu didukung juga oleh komitmen pimpinan perangkat organisasi yang ada di pemerintahan dalam meneruskan amanah Presiden yaitu “Penyederhanaan Birokrasi yang konsisten. Bukan semata-mata sebagai kamuflase yang berganti baju jabatan fungsional rasa jabatan struktural” namun tetap sama dengan sebelumnya.

Untuk mengupas hal itu lebih lanjut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, Minggu 02/05/21 memberikan pernyataannya dalam sebuah wawancara santai di kediamannya. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengaplikasikan Visi Misi Presiden Jokowi terkait Reformasi Birokrasi?

Selama tahun 2020, capaian Kementerian PANRB dalam membangun kelembagaan yang lincah dan adaptif telah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional. Hingga Desember 2020, sebanyak 73 kementerian dan lembaga dengan 38.398 jabatan administrasi telah melakukan penyederhanaan struktur ke 237 jabatan fungsional. Sebanyak 14 Lembaga Non-Struktural (LNS) juga telah dibubarkan pada tahun 2020 ini sehingga tugas dan fungsi diintegrasikan ke kementerian dan lembaga terkait.

“Keberhasilan” pemerintah pusat lewat kementerian dan lembaga melakukan penyederhanaan birokrasi di akhir 2020 yang lalu menunjukkan bahwa pemangkasan eselonisasi bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan.

Apalagi pada dunia yang telah berkembang dengan sangat cepat serta lingkungan bisnis yang inovatif bahkan cenderung disruptif, birokrasi harus beradaptasi dengan lebih fleksibel agar tidak menjadi penghambat kemajuan.

Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan. Perubahan yang tengah dialami ini memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi terdepan. Namun didalam setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu akan disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian.

Oleh karena itu Pemerintah harus mengupayakan berbagai  strategic planning diantaranya perencanaan reformasi birokrasi, kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara dan pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak melahirkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga akan lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.

Dalam mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, tentunya ASN juga dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Lalu, bagaimana cara Kemenpan RB melakukan pembinaan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal?

Perkembangan teknologi informasi terutama komputerisasi dan media sosial mempermudah cara kerja birokrasi. Namun, di sisi lain, teknologi tersebut juga memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan menuntut pelayanan yang lebih baik dari ASN.

Maka, ASN harus memberikan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan SDM yang profesional, tata kelola pemerintahan, dan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan.  Mau tidak mau ASN harus selalu open minded, terus melakukan inovasi, dan menyederhanakan proses kerja. ASN harus memanfaatkan kemajuan teknologi, pengetahuan, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait.

Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi digital menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang tengah dilaksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.

Perubahan-perubahan di atas menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu (a) masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif, (b) masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar. Dengan demikian Pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

Terakhir Pak Menteri, Adakah tantangan dan hambatan dalam menjawab pelayanan publik yang prima berkaitan dengan derasnya transformasi digital sekaligus menjawab birokrasi yang smart, ramping, dan mampu bergerak cepat sesuai keinginan Presiden Joko Widodo adalah birokrasi yang sederhana secara struktur, tetapi kaya fungsi dan peran?

Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen ASN, dan proses kerjanya yang antara lain meliputi:

1. Selama ini pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku. Sistem dan proses kerja semacam itu tidak mungkin menjawab perubahan yang kompleks dan dinamis, dan perlu ditanggapi secara cepat. Oleh karena itu sejak kini, Pemerintah harus mengembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur/fleksibel untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.

2. Sistem manajemen ASN selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang bertele-tele, mengerucut dan panjang. Untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam di masa sekarang ini harus dikembangkan sistem manajemen ASN modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Selain itu, Pimpinan perangkat organisasi pemerintah juga perlu memperhatikan transfomasi manajemen SDM Aparatur yang berfokus pada pengembangan jabatan fungsional.

3. Pemerintah juga harus melonggarkan dinding pemisah yang membatasi interaksi dengan sektor swasta, organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (public-private partnership).

4. Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.

Dengan demikian, Pemerintah akan terus mendorong proses transformasi menuju e-government dalam bentuk SPBE. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Dampaknya adalah seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.