JAKARTA- Laju perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tak terbendung. Hal demikian membawa serta perubahan fundamental bagi penyelenggaraan kearsipan. Dari yang berbasis manual kepada digital. Arsip Nasional Republik Indonesia harus bergegas untuk menjawab tantangan perubahan itu.

Penyelenggaraan kearsipan nasional itu bermuara pada tujuan dimana arsip dapat menjadi tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan saat ini, penyelenggaraan tersebut haruslah efektif dan efisien. Oleh sebab itu, penyelenggaraan kearsipan harus bertransformasi dari manual ke digital.

Transformasi digital memang bukan perkara yang mudah, karena di dalamnya melibatkan banyak sumber daya. Tak hanya itu, variabel lingkungan juga berperan penting dalam pengembangan transformasi. Dibutuhkan kestabilan organisasi dan kepemimpinan yang bisa diterima banyak stakeholder kearsipan.

Peran arsip sangatlah penting sebagai identitas dan jati diri bangsa serta merupakan salah satu instrumen penting dalam merekam jejak perubahan reformasi birokrasi yang sedang kita lakukan. Kementerian PANRB selaku regulator yang menjadi leading sector Reformasi Birokrasi di Indonesia membuat kebijakan strategis terkait penguatan arsip nasional.

Kewenangan yang diberikan oleh Presiden kepada Kementerian PANRB dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN, menggarisbawahi 3 (tiga) prioritas kerja Kabinet Indonesia Maju, yakni Kebijakan Pembangunan SDM khususnya ASN, Simplifikasi Regulasi Dalam Kebijakan ASN, dan Penyederhanaan Birokrasi.

Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan melalui disposisi/komunikasi yang lebih fleksibel serta proses bisnis (draft, review, & approval) yang lebih sederhana, agar tercipta birokrasi yang lebih dinamis, lincah (agile), profesional, efektif dan efisien dalam pelayanan publik.

Penyederhanaan birokrasi juga sebagai respon pemerintah dalam menghadapi tantangan global saat ini yang merubah cara kerja secara drastis dengan transformasi digital sehingga menuntut SDM berkeahlian dan kompeten dengan kerja cepat, adaptif dan inovatif.

Dalam hal pengelolaan ARSIP Nasional diperlukan strategi dengan peningkatan upaya seluruh kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN,  BUMD,  lembaga pendi-

-dikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan maupun perseorangan dalam membangun akuntabilitas penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang lahir dari setiap kegiatan. Jika ini direalisasikan dengan baik, konsisten, komprehensif dan simultan, maka saya meyakini, bahwa penyelenggaraan kearsipan mampu mendorong kualitas penyelenggaraan negara yang menjawab tantangan nasional maupun global, serta mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan arsip diakomodasi sebagai salah satu komponen penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Pengelolaan arsip diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendorong peningkatan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara nasional, sehingga pusat data nasional yang integratif dapat segera terbentuk dan diakses untuk peningkatan pelayanan publik.

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan perlu dijalin kemitraan atau kerja sama yang baik dengan mitra dari dalam ataupun luar negeri. Sesuai Undang–Undang 43 Tahun 2019, Lembaga kearsipan dapat mengadakan kerja sama dengan pencipta arsip dan dapat mengadakan kerja sama dengan luar negeri.

Kerja sama ANRI diharapkan tidak hanya menggandeng mitra sektor pemerintah, tetapi juga non-pemerintah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan kearsipan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penandatanganan Kesepahaman Bersama kali ini diharapkan menjadi momentum bagi ANRI dalam menjalin komitmen dengan mitra dalam transformasi digital di bidang kearsipan.

Marilah kita perlu memperhatikan arahan Presiden Joko Widodo yang selalu disampaikan dalam berbagai kesempatan yang harus dipegang teguh oleh semua jajaran birokrasi, yaitu:

  1. Jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi.
  2. Tidak ada visi Menteri, tetapi yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden.
  3. Kerja cepat, kerja keras, dan produktif.
  4. Jangan terjebak rutinitas yang monoton.
  5. Bekerja harus berorientasi pada hasil nyata. Tugas kita tidak hanya menjamin sent, tapi juga delivered.
  6. Selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya.
  7. Semuanya harus serius dalam bekerja.

Peran arsip sangatlah penting sebagai identitas dan jati diri bangsa, memori, acuan, sekaligus pertanggungjawaban nasional, sehingga seluruh kegiatan maupun program yang berkaitan dengan penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip, perlu dilebur dalam suatu sistem rekaman kegiatan yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan (useable). Dengan demikian, arsip menghadirkan dukungan yang kuat terhadap terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan negara.

Dan selanjutnya, saya berharap agar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bersama dengan seluruh stakeholder kearsipan, teruslah berkarya dan berinovasi untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang baik, komprehensif dan terpadu yang dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government); mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparan (open government); serta menjamin terwujudnya pelayanan publik secara cepat, tepat, aman dan sesuai harapan publik.

TJAHJO KUMOLO-MENTERI PANRB

Disampaikan dalam “PELANTIKAN PEJABAT TINGGI MADYA DAN PRATAMA
DI LINGKUNGAN Arsip Nasional Republik Indonesia SERTA PENANDATANGANAN KESEPAHAMAN BERSAMA
-JAKARTA,13 MARET 2020”

BacaJuga: PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DIPERLUKAN PENGELOLAAN ARSIP YANG TERTIB