JAKARTA- Agenda Reformasi Birokrasi Nasional yang menjadi salah satu konsentrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) adalah agenda yang cukup terukur. Dalam road map Reformasi Birokrasi, yang ingin dicapai adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Reformasi birokrasi berorientasi kepada pelayanan publik yang prima. Dan dalam rangka mendukung palaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik, maka Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Hal tersebut dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo berkenaan penghargaan Best Minister dari Redaksi Obsession, di Jakarta, Selasa (24/11). Penghargaan ini diberikan karena kepercayaan negara atas kinerja Tjahjo Kumolo yang telah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan kini menjadi Menteri PANRB.

Latar Belakang

Penyederhanaan birokrasi ini didasari atas kondisi birokrasi yang hierarkis dan berbelit-belit. Proses pengambilan keputusan sering terhambat karena panjangnya rantai komando yang harus dilalui pada setiap jenjang organisasi pemerintahan. Kondisi ini berlangsung selama bertahun-tahun dan membentuk budaya organisasi yang birokratis dan rigid. Ini yang kemudian menyebab­kan tidak efisiennya organisasi dalam mencapai tuju­an, terhambat­nya kreativitas dan inovasi ka­rena terbangun proses kerja top down yang meng­an­dalkan petunjuk dan arahan atasan, dan timbulnya ego sektoral.

Prinsip Penyederhanaan Birokrasi

Sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2019 yang meminta agar ada penyederhanaan birokrasi, maka Kementerian PANRB menyusun berbagai langkah penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi adalah strategi, bukan tujuan dari reformasi birokrasi. Sehingga kita tidak perlu menghabiskan energi pada proses ini. Tujuan dari penyederhanaan birokrasi untuk meningkatkan responsiveness birokrasi agar dapat mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas output.

Prinsip penyederhanaan birokrasi secara garis besar adalah (1)organisasi birokrasi harus dapat menyesuaikan dengan tugas kementerian atau lembaga, (2)proses bisnis dikembangkan agar menghilangkan silo dan mempercepat proses, (3)penerapan digital government perlu diterapkan dalam organisasi baru, (4)penyederhanaan birokrasi harus mampu meningkatkan efisiensi proses bisnis.

Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan sehingga menciptakan birokrasi yang re­sponsif terhadap segala tantangan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kualitas output birokrasi

Titik tekan dari penyederhanaan yang dimaksud adalah (1)perampingan struktur birokrasi yang sebelumnya ada lima level, dipangkas menjadi hanya dua level. Perampingan struktur organisasi Jabatan Administasi atau eselon III ke bawah pada kementerian, lembaga atau daerah dengan kriteria tertentu dengan memperhatikan sifat tugas dari Jabatan Administrasi tersebut. Perampingan struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. (2)Aspek sumber daya manusia (SDM) aparatur tetap menjadi perhatian dalam reformasi birokrasi. Peningkatan kompetensi terus diupayakan dengan beragam pendidikan dan pelatihan demi mencapai SDM aparatur yang berkualitas.

Perlu kehati-hatian dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi.  Ini sangat penting agar penyederhanaan birokrasi tidak justru membuat pelayanan publik terhambat. Pemerintah melalui Kementerian PANRB berkomitmen untuk melakukan penyederhanaan birokrasi secara optimal dengan tetap memperha­tikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan serta dilaksanakan dengan persiapan dan strategi kebijakan yang matang dan komprehensif.

Meskipun demiki­an, penyederhanaan birokrasi bukan se­kadar perampingan struktur organisasi, tetapi harus tetap menjamin berjalan­nya tugas dan fungsi organisasi sebagaimana mestinya.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyederha­naan birokrasi dilakukan melalui beberapa kebijakan. (1)penyederhanaan struktur organisa­si, dengan membangun organisasi menjadi dua level melalui peram­pingan struktur organisasi dengan memperhatikan kriteria tertentu berdasarkan sifat tugas Jabatan Administrasi. (2)transformasi jabatan, melalui pengalihan pejabat administrasi, eselon III ke bawah menjadi pejabat fungsional yang bersesuaian. (3)Transformasi manajemen kerja, melalui penyempuranaan proses bisnis birokrasi yang berori­entasi pada percepatan pengambil­an keputusan dan perbaikan pela­yanan publik serta pengembangan sistem kerja berbasis digital.