JAKARTA- Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, khususnya  di Lingkungan Kementerian PANRB, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Intern bersama eselon I, eselon II, dan para koordinator di lingkungan Setmen PANRB dipimpin SesMen PANRB Selasa/17/03, dengan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

  1. Sebagian besar pegawai Kementerian PANRB akan bekerja dari rumah;
  2. Setiap eselon II hanya didampingi oleh 1 orang staf;
  3. Eselon II agar melakukan inventarisasi penugasan yang dapat diselesaikan oleh staf dari rumah;
  4. Monitoring penugasan staf yang bekerja dari rumah dilakukan secara berkala oleh atasan masing-masing (video call, share location);
  5. Pegawai yang bekerja dari rumah wajib tinggal di rumah. Tidak dibenarkan bepergian atau ke luar rumah, kecuali yang sifatnya untuk survival, seperti membeli makanan, berobat, dll. Bila diketahui ada yang melanggar hal tersebut, mereka akan mendapatkan sanksi disiplin;
  6. Pegawai agar mengoptimalkan Sistem Informasi Kementerian PANRB untuk bekerja dari rumah, yakni aplikasi SIMPAN dan SMART; 
  7. Perjalanan dinas luar negeri ditangguhkan hingga waktu yang belum diketahui. Kemudian, perjalanan-

dinas dalam negeri ditiadakan hingga 31 MARET 2020, setelah itu dilakukan secara selektif;

8. Penerimaan tamu tidak dilakukan di ruang kerja dan tidak ada penumpukan tamu di lobby. Semua tamu diterima di Aula Kementerian PANRB;

9. Kebutuhan vitamin dan suplemen bagi pegawai akan dipenuhi oleh Klinik Kementerian PANRB;

10. Kantor Kementerian PANRB akan disterilisasi mulai Jumat siang–Minggu (20 Maret s.d. 22 Maret 2020). Oleh sebab itu, pada hari Jumat kantor buka hanya sampai jam 11.00;

11. Sementara ini shalat Jumat tetap diadakan, namun dengan pengaturan jarak aman antar jamaah;

12. Masjid tanpa karpet dan dibersihkan 2 kali sehari. Pegawai membawa sajadah sendiri-sendiri;

13 Pegawai yang sakit meskipun ringan harus bekerja/beristirahat di rumah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Senin 16/03 kemarin telah mengeluarkan kebijakan agar setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan mekanisme kerja yang akuntabel yang memungkinkan pegawai bekerja dari rumah sehingga pelayanan publik di instansinya tetap berjalan dengan baik. (adm)

BACA JUGA:

SURAT EDARAN NO.19 TH. 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA ASN DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19