Manokwari- Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian integral dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat memberikan Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STHI) Bintuni Manokwari – 21 Februari 2020.

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan yang intensif dan kompleks. Hal ini antara lain disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu visi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Reformasi birokrasi merupakan bagian penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, yaitu dengan menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak dalam zona nyaman.

Pemerintah saat ini berupaya untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi. Langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain mencakup:

1.       Meningkatkan kualitas SDM ASN melalui restrukturisasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tujuan dari restrukturisasi komposisi ASN adalah agar struktur aparatur benar- benar didominasi oleh jabatan fungsional teknis berkeahlian sebagaimana visi Indonesia Maju. Tentu bukan pekerjaan mudah untuk mereformasi birokrasi. Sebab ini menyangkut 4.286.918 ASN di seluruh Indonesia, dimana sekitar 70 persennya berada di Pemerintah Daerah (Pemda).

Harus diakui pula, proporsi ASN saat ini belum berimbang. Proporsi ASN masih didominasi oleh jabatan pelaksana yang bersifat administratif. Tercatat ada 1,6 juta ASN yang mengisi jabatan pelaksana yang bersifat administratif. Sementara untuk mendukung terwujudnya visi Indonesia Maju, diperlukan SDM berkeahlian.

2.       Penyederhanaan birokrasi.

Penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon dan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional masuk dalam lima prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden. Penyederhanaan birokrasi mempunyai beberapa tujuan pokok. Pertama, agar birokrasi lebih dinamis. Kedua, demi percepatan sistem kerja. Ketiga, agar fokus kepada pekerjaan fungsional. Keempat, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja agar lebih optimal. Dan kelima dalam rangka mewujudkan profesionalitas ASN.

Tentunya penyederhanaan birokrasi dua level eselon ini memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Sebab, dari fakta yang ada, dari jumlah PNS di Indonesia per Juni 2019 yang tercatat sebanyak 4.286.918 orang, 11 persennya menduduki jabatan struktural.

Penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan untuk membangun mesin birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Selain meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, baik di instansi pusat maupun daerah. Adapun kriteria pejabat struktural yang dialihkan adalah yang mempunyai tugas dan fungsi jabatan yang berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional serta berbasis keahlian tertentu.

Penyederhanaan birokrasi itu sendiri untuk menjawab kelemahan yang lahir dari struktur organisasi birokrasi yang ada sekarang ini. Setidaknya ada beberapa kelemahan dari struktur organisasi birokrasi saat ini.

  • Pertama, struktur birokrasi yang gemuk membuat pengambilan kebijakan dan keputusan lambat.
  • Kedua, untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan. Karena harus diakui, indikasi budaya birokrasi yang korup yang memanfaatkan dan menyalahgunakan jabatan masih kerap terjadi. Dengan struktur yang disederhanakan, diharapkan kinerja birokrasi lebih efisiensi dan efektif.

3. Melakukan upaya-upaya penyederhanaan regulasi (regulatory reform).

Upaya penyederhanaan regulasi ini adalah untuk mengurangi jerat aturan sehingga membuka peluang untuk melakukan inovasi sepanjang diperlukan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, mengurangi tumpang tindih dan kontradiksi antar satu aturan dengan aturan lainnya. Saat ini pemerintah juga sedang berupaya menyusun Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

4. Memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) – Pemerintahan berbasis Digital (Digital Government).

Pemerintah juga melakukan upaya untuk mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Upaya ini dilakukan dengan memperkuat basis hukum, yaitu melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Perpres ini merupakan platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah.

4 (empat) dasar langkah strategis tersebut di atas, merupakan implementasi dari visi misi Kabinet Indonesia Maju yang perlu kita follow up dan ditingkatkan pelaksanaannya agar proses Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik.

Kepatuhan implementasi standar pelayanan publik akan berakar pada dua permasalahan besar, yakni korupsi dan inefisiensi birokrasi. Dua akar masalah itu juga yang mengakibatkan kualitas pelayanan publik menjadi sangat rendah. Rendahnya kualitas pelayan publik itu akan mengakibatkan ekonomi yang biaya tinggi serta menghambat pertumbuhan investasi sehingga akan mempengaruhi kinerja kebijakan, dalam hal ini oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

TANTANGAN–REWARD & PUNISHMENT

Beberapa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia antara lain Korupsi, Narkoba, Radikalisme Terorisme, dan Bencana Alam. Berkaitan dengan ini, Kementerian PANRB beberapa waktu yang lalu juga telah mengundang Pimpinan BPIP, BNPT, KPK, dan BNN untuk memberikan bekal pengetahuan tentang pentingnya Pancasila, UUD Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahaya korupsi, dan bahaya narkoba untuk memberikan pembekalan kepada jajaran ASN Kementerian PANRB dan Instansi Paguyuban PANRB.

Narkoba menjadi ancaman bagi pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul dan maju.

Keseriusan pemerintah dalam memerangi Narkoba dapat terlihat dalam bentuk banyaknya barang bukti Narkotika yang berhasil ditahan oleh Aparat. Pada bulan Januari 2020, jajaran Polda Metro Jaya sudah berhasil menahan barang bukti 1.343 Kg ganja, 288 Kg Shabu, 4.888 butir Ecstasy, dan Psikotropika sebanyak 1.485 butir Eximer dan 349 Tramadol. Kemarin, sudah dimusnahkan tidak kurang dari 1.343 Kg Ganja.

Kementerian PANRB secara serius juga ingin mengingatkan bahwa perlawanan terhadap ancaman narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama semua aparatur negara yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berkaitan dengan penanganan radikalisme negatif di kalangan ASN, ASN wajib setia dan taat pada Pancasila, UUD Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.

Sejak awal pembentukan UU yang mengatur kepegawaian, yaitu: UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, kemudian diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, dan terakhir ditetapkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, telah secara jelas mengharuskan ASN wajib setia dan taat kepada Pancasila.

Keharusan ini kemudian dipertegas dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, serta PP 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Radikalisme negatif muncul dengan suatu ideologi yang ingin mengubah sistem hukum, sosial, dan politik. Ciri-ciri dari radikalisme negatif ini antara lain: menyuburkan sikap intoleran, anti Pancasila, anti NKRI dengan takfiri, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

Untuk mencegah tumbuhnya benih-benih radikalisme di kalangan ASN, pada tahun 2018 sudah diterbitkan SE Menteri PANRB Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN. Surat ini pada dasarnya mengingatkan kepada seluruh ASN agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. ASN diminta untuk menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi, untuk membangun suasana dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan.

Upaya mencegah tumbuh dan berkembangnya benih radikalisme di lingkungan ASN harus dicegah dan ditangani sedini mungkin.

Permasalahan ini harus ditangani, tidak oleh Kementerian PANRB secara sendiri, harus melibatkan beberapa kementerian/lembaga lainnya yang terkait.

Karena itu, beberapa kementerian/lembaga yang terkait dengan masalah ini sepakat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan. Kementerian/lembaga yang terkait sebagaimana saya sebutkan tadi adalah:

  1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  2. Menteri Dalam Negeri;
  3. Menteri Hukum dan HAM;
  4. Menteri Agama;
  5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  7. Kepala Badan Intelijen Negara;
  8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
  9. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  10. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
  11. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

Ada 11 jenis pelanggaran berdasarkan SKB Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN, terdiri dari:

  1. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
  2. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan;
  3. Penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost dan sejenisnya);
  4. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial;
  5. Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
  6. Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial;
  7. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
  8. Keikutsertaan pada organisasi dan atau kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
  9. Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
  10. Pelecehan terhadap simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial; dan/atau
  11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN.

Adapun tata cara penanganan radikalisme ASN melalui portal aduan ASN adalah sebagai berikut:

  1. Menerima laporan dari masyarakat melalui portal aduanasn.id (admin Kementerian Kominfo);
  2. Tim Satgas (11 K/L) menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk dari portal aduanasn.id; dan
  3. Memberikan rekomendasi penanganan laporan kepada PPK/PyB ditembuskan kepada Kemen PANRB, Kemendagri, BKN, dan KASN.

Jumlah pengaduan radikalisme melalui portal aduan ASN (November s.d. Januari 2019) mencapai 86 laporan dengan rincian sebagai berikut:

  1. Intoleran: 36 laporan
  2. Ideologi anti Pancasila: 6 laporan
  3. Anti NKRI: 27 laporan
  4. Radikalisme: 17 laporan
  5.  

Dari 86 aduan, BKN telah memverifikasi terdapat 21 nama yang merupakan Pegawai ASN. Setelah didapatkan data kepegawaian dari 21 nama tersebut,selanjutnya Kominfo bertugas untuk Profiling lebih lanjut melalui jejak digital yang dimiliki. Dari 21 ASN yang sudah dilakukan profiling oleh Kominfo, terdapat 11 ASN yang diduga terpapar radikal.

Untuk menentukan rekomendasi hukuman yang tepat yang akan dijatuhkan PPK, tim Satgas berkumpul membahas satu persatu secara detail dan teliti, sehingga keluar dengan rekomendasi yang dipandang tepat. Atas dasar tersebut, kita sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada seluruh PPK instansi dimana ke 11 ASN dimaksud bekerja.

Dari 11 pegawai ASN tersebut meliputi Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT, Mahkamah Agung, Pemerintah Kota Bandung, Pemprov Jawa Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Kalimantan Timur.

PENUTUP

Perbaikan birokrasi merupakan salah satu prioritas dan agenda utama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil, tidak semata berorientasi pada prosedur, proses, dan rutinitas yang monoton. Birokrasi harus menjamin bahwa program-programnya memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekedar menjamin bahwa program itu terlaksana.

Telah banyak program-program perbaikan birokrasi yang telah digulirkan oleh Kementerian PANRB yang secara nyata telah menghasilkan perubahan dan perbaikan bagi birokrasi, khususnya pada pemerintah daerah. Salah satu program utama yang berkontribusi besar adalah SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam hal penilaian akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pemerintah daerah terbaik di antara seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Penilaian yang sangat baik ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi DIY karena telah menciptakan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerjanya. Berdasarkan laporan dari Bapak Gubernur DI Yogyakarta, sejak tahun 2013-2017 telah terjadi efisiensi sebesar 1,6 Triliun Rupiah yang berasal dari penyederhanaan dan refocussing program/kegiatan yang awalanya berjumlah 3.150 kegiatan menjadi 854 kegiatan.

Selain itu Kementerian PANRB juga mendorong pembangunan Zona Integritas menuju WBK atau WBBM sebagai salah satu arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri 4.0. Pembangunan Zona Integritas juga berfokus pada kawasan STRANAS-PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi).

Kunci utama keberhasilan pembangunan Zona Integritas dilihat dari Nilai Persepsi Korupsi dan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan. Penilaian dilaksanakan dengan metode survey kepada konsumen atau masyarakat yang menerima pelayanan langsung.

Instrumen survey hasil pembangunan Zona Integritas juga dikembangkan dari instrumen survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga dapat menggambarkan seberapa baik upaya pemberantasan korupsi diterapkan oleh instansi pemerintah.

Perbaikan tatakelola pemerintahan, khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) harusnya saling berkesinambungan serta bersinergi antara sejumlah aspek terkait satu dengan lainnya.

Pemberian TPP ditujukan untuk memberikan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah untuk dapat berkinerja dengan baik, selaras dengan tujuan reformasi birokrasi.

Demikian, semoga upaya yang kita lakukan dapat secara konsisten dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan manfaat yang nyata bagi pembangunan bangsa dan negara. (tj)