JAKARTA-  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta agar jajaran Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) sebagai organisasi profesiyang menjadi wadah para analis kebijakan di Indonesia mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat, baik dan benar Menuju ASN Unggul. Hal itu disampaikan saat pengukuhan Pengurus Pusat Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Periode 2019-2022 di Jakarta/04/03.

“Saat ini, guna mewujudkan visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkait penyederhaan birokrasi diperlukan penyesuaian dalam pengelolaan manajemen kepegawaian. Disinilah ASN yang unggul sangat dibutuhkan,” kata Menteri PANRB.

Peran Analis kebijakan dalam menyiapkan data dan informasi dalam bentuk kajian perumusan kebijakan sangat diperlukan, mengingat kebijakan pengalihan jabatan struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan ASN dalam rangka suksesnya program reformasi birokrasi.

Penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon dan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional itu sendiri masuk dalam lima prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden.

Secara    kelembagaan,  inisiatif penyederhanaan birokrasi telah diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, misalnya pengaturan mengenai susunan organisasi Direktorat, Asisten Deputi dan Pusat yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Struktural. Kementerian yang telah menerapkan salah satunya adalah Kementerian BUMN melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2019 telah menerapkan penyederhanaan birokrasi antara lain dengan mengatur kelembagaan Asisten Deputi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah mengalihkan sebagian besar Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas ke Jabatan Fungsional.

Tentunya penyederhanaan birokrasi dua level eselon ini memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mendagri 130/13988/SJ Tahun 2019, yang mengamanatkan K/L/D untuk melakukan penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural.

Selain itu, Kementerian PANRB beberapa kali mengadakan rapat pembahasan bersama para Sekjen, Sesmen, Sestama Kementerian/Lembaga, dengan Menko Pohukam, dan Rapat KPRBN bersama Wakil Presiden. Selanjutnya, pada 16 Januari yang lalu, Kementerian PANRB bersama Kemendagri juga sudah mengadakan rapat koordinasi penyederhaanaan birokrasi dengan mengundang pada Sekjen/Sesmen/Sestama Kementerian dan Lembaga serta para Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Disinilah harapan saya, agar AAKI mampu mengoptimalkan potensi dan peran Analis Kebijakan (AK) di Indonesia sebagai wadah berhimpun para analis kebijakan dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran, sehingga peran para analis kebijakan  diharapkan dapat menghasilkan dan mengawal implementasi kebijakan yang berkualitas agar reformasi birokrasi yang diprioritaskan Kabinet Indonesia Maju berjalan dengan baik.”(admin)