“Mal Pelayanan Publik adalah sebuah sistem pelayanan. Bukan hanya sekedar gabungan dari beberapa unit pelayanan dalam satu tempat melainkan ada fungsi-fungsi kerja yang diintegrasikan antar unit-unit pelayanan yang bergabung dalam Mal Pelayanan Publik”

TJAHJOKUMOLO.ID-Pekanbaru- Mal Pelayanan Publik (MPP) dirancang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhanaan dan prosedur serta integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik.

Hari ini kita merayakan perjalanan setahun kehadiran MPP Kota Pekanbaru. Kita merayakan kehadiran MPP Pekanbaru yang telah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Hadirnya MPP tentunya telah mendorong kemajuan yang membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi warga Pekanbaru.

Namun demikian, MPP Pekanbaru hendaknya senantiasa mengembangkan kapasitasnya agar mampu menjawab tantangan reformasi pelayanan publik, menuju pelayanan responsif dan berdaya saing global. MPP perlu secara konsisten melakukan pembenahan sesuai perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya sehingga dapat secara dinamis beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Sebagaimana prinsip Dynamic Governance (Pemerintahan yang dinamis), setiap pemimpin hendaknya berfikir ke depan (thinking ahead), berfikir ke dalam (thinking again), dan berfikir secara inovatif (thinking across). Sebab, tantangan globalisasi dan persaingan ekonomi sudah semakin nyata. Untuk itu, hendaknya kita mampu melihat peluang-peluang dan celah-celah yang memungkinkan untuk melakukan terobosan-terobosan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arahan Presiden RI bahwa dalam pembangunan Indonesia ke depan, 5 (lima) isu prioritas yang akan menjadi fokus utama pembangunan yaitu pertama: pembangunan SDM, kedua: pembangunan infrastruktur, ketiga: simplifikasi regulasi, keempat: penyederhanaan birokrasi, dan kelima: transformasi ekonomi.

Dari arahan Presiden tersebut, isu yang erat kaitannya dengan fungsi pendayagunaan aparatur negara yaitu isu “Penyederhanaan Birokrasi”.

Prioritas kerja dalam rangka penyederhanaan birokrasi yaitu penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon dan peralihan jabatan strukutral menjadi fungsional. Terkait hal ini saya kira Bapak/Ibu di masing-masing unit organisasi sudah menyiapkan inventarisasi jabatan struktural yang akan dialihkan kepada jabatan fungsional.

Reformasi birokrasi di Indonesia salah satunya ditandai dengan terbitnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi landasan pemerintah dalam membangun ASN yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Visi reformasi pelayanan perizinan yang menjadi salah satu fokus dan prioritas pembangunan nasional hendaknya diwujudkan dengan kerja nyata. Pekerjaan ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) melainkan harus didukung kolaborasi dengan banyak pihak, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait secara teknis dalam proses penerbitan izin.

Saat ini pemerintah sedang membahas peraturan Omnibus Law yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan birokrasi perizinan selama ini, dan mampu meningkatkan kemudahan berusaha. Namun, peraturan ini masih dalam tahap pembahasan, kita tidak boleh hanya diam menunggu. Perlu dilakukan identifikasi lebih dalam terhadap simpul-simpul bottleneck (penyumbatan) yang seringkali mengakibatkan terhambatnya proses perizinan. Selanjutnya perlu segera mengkaji faktor penghambat, sehingga dapat dirumuskan beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tesebut. Tentunya hal ini memerlukan kerja sama dan komitmen dari seluruh pihak. Tidak dapat dilakukan hanya sepihak. Komitmen pimpinan-lah yang menjadi bahan bakar utama dalam mengupayakan solusi dari setiap permasalahan yang ada.

Tingkat Ease of doing Business (kemudahan berusaha) masih tetap menjadi indikator yang menjadi acuan seberapa berhasil upaya yang sudah kita lakukan dalam melakukan reformasi di bidang pelayanan perizinan. Bank Dunia telah mengeluarkan laporan tahunan terkait kemudahan berusaha yang menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2020 tetap pada posisi yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu pada peringkat ke-73. Meskipun pada peringkat yang sama, Bank Dunia mencatat adanya upaya reformasi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan adanya platform online untuk memulai bisnis atau yang kita kenal dengan Online Single Submission (OSS) yang diyakini mempermudah masyarakat untuk memulai usaha. Selain itu, proses pembayaran pajak secara online juga dianggap berkontribusi meningkatkan kemudahan dalam memulai usaha. Upaya ini patut kita apresiasi karena telah mampu membawa perubahan ke arah yang positif. Meskipun demikian, upaya kita belum berhenti sampai disini. Target kita adalah terus meningkatkan kemudahan berusaha yang bertujuan untuk peningkatan investasi.

Kehadiran Mal Pelayanan Publik diharapkan mampu menjawab tantangan ini. Dengan bergabungnya berbagai unit pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, seperti DPM-PTSP, Badan Pertanahan Nasional, BPJS Ketenagakerjaan, PT PLN, dan dinas-dinas teknis terkait lainnya, diharapkan proses penerbitan izin usaha akan semakin mudah. Mal pelayanan publik adalah sebuah sistem pelayanan. Bukan hanya sekedar gabungan dari beberapa unit pelayanan dalam satu tempat melainkan ada fungsi-fungsi kerja yang diintegrasikan antar unit-unit pelayanan yang bergabung dalam mal pelayanan publik, misalnya pemanfaatan data bersama, fasilitas bersama, dan penyatuan mekanisme pelayanan yang berujung pada kemudahan dan penyederhanaan proses pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Kunci dari efektifitas kehadiran mal pelayanan publik adalah integrasi sistem pelayanan yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi pelayanan memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Meskipun demikian, integrasi bukanlah hal yang mudah dilaksanakan, karena menuntut koordinasi dan komunikasi efektif, serta komitmen pimpinan yang kuat untuk mewujudkannya. KEMENPAN RB berharap bahwa Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru ini dapat menjadi percontohan kehadiran pelayanan publik yang terintegrasi secara sistem, dan mampu melakukan berbagai inovasi dalam upaya memberikan pelayanan berkualitas serta mendorong peningkatan investasi lokal, dan nasional.

Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya senantiasa mengingatkan akan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat adalah pihak yang memiliki peran penting dalam menilai seberapa efektif dan efisien pelayanan publik mampu menjawab kebutuhan.

Selain dari feedback yang diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat yang rutin dilakukan, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses-proses perumusan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sebisa mungkin masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan ide, pendapat, bahkan kritik yang bermanfaat untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan.

Kita hendaknya tidak lupa bahwa kedaulatan sebuah negara demokrasi ada di tangan rakyat. Kita juga perlu mengingat bahwa masyarakat atau publik memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Masyarakat terdiri dari para pengusaha, mahasiswa, pelajar, petani, aktivis, ilmuan, dan berbagai kalangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang beragam, yang dapat memperkaya proses penyelenggaraan pelayanan yang lebih menjawab kebutuhan dan tantangan saat ini.

Di era perkembangan media informasi seperti saat ini, banyak platform-platform yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pelayanan publik, misalnya dengan adanya media sosial yang sudah cukup akrab bagi sebagian besar masyarakat. Kemajuan media informasi sebaiknya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menangkap aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Sudah saatnya kita berfikir bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, perlu dibuka ruang-ruang untuk berkolaborasi dengan masyarakat sebagai pengguna layanan sekaligus sebagai aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hanya dengan cara demikian kebijakan yang disusun dapat secara efektif menjawab harapan dan tantangan kebutuhan pelayanan publik di era saat ini.

Kami, dan secara khusus warga Pekanbaru, menaruh harapan besar terhadap kehadiran Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru ini agar dapat senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Hal ini tentunya perlu didukung dengan peningkatan kapasitas dari MPP Pekanbaru sendiri, baik dari sisi SDM, infrastruktur sistem pelayanan, serta sarana dan prasarana pelayanan.

Peningkatan kapasitas SDM merupakan prioritas nasional menuju SDM Unggul dan Indonesia Maju sebagaimana visi yang disampaikan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian PANRB mendorong agar Pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan program-program yang bertujuan meningkatkan kompetensi SDM yang berkaitan dengan kebutuhan dan tantangan saat ini, baik kompetensi hard-skill maupun soft-skill. Hanya bangsa yang memiliki kompetensi lebih yang mampu bersaing di kancah internasional. Tidak perlu terlalu segan untuk mengalokasikan anggaran untuk investasi bagi peningkatan kapasitas SDM, karena SDM kita lah yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Kita harus ingat bahwa negara kita saat ini mendapatkan bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif dan anak muda jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai kita melewati momentum ini. Mari membuka kesempatan berkarya secara positif yang bermanfaat dalam proses pembangunan.

Merah ranum buah delima,
Sungguh sedap dipandang mata,
Selamat ulang tahun yang pertama,
MPP Pekanbaru untuk kita bersama.
Jalan-jalan ke tanah Melayu,
Bertemu sahabat berbagi ceritera,
Setahun sudah MPP Pekanbaru,
Semoga selalu membawa sejahtera.

PEKANBARU, 11 MARET 2020MENTERI PANRB TJAHJO KUMOLO