tjahjokumolo.id-  Pokok-pokok materi Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang disampaikan pada Rakernas Kementerian Perdagangan dan Pelantikan CPNS Kementerian PANRB dan KASN pada tanggal 5 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

  1. Arahan Presiden Joko Widodo bahwa dalam pembangunan Indonesia ke depan, 5 (Lima) isu prioritas yang akan menjadi fokus utama pembangunan adalah (1) PEMBANGUNAN SDM, (2) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, (3) SIMPLIFIKASI REGULASI, (4) PENYEDERHANAAN BIROKRASI, dan (5) TRANSFORMASI EKONOMI.
  2. Jumlah ASN saat ini 4,28 juta, proporsi terbesar selain guru adalah tenaga pelaksana/administrasi, sebesar 1,6 juta atau sekitar 39%. Kebutuhan ASN diprioritaskan pada pemenuhan tenaga dibidang pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, teknis berkeahlian spesifik). Oleh karena itu diperlukan restrukturisasi komposisi ASN agar didominasi jabatan fungsional teknis berkeahlian profesional. Prinsip pengadaan ASN mengutamakan rekrutmen tenaga teknis berkeahlian dan membatasi rekrutmen tenaga administrasi umum, hingga proporsi dan persebaran ASN nasional mencapai angka yang berimbang dan kompatibel.
  3. Penyederhanaan birokrasi mempunyai beberapa tujuan pokok. Pertama, agar birokrasi lebih dinamis. Kedua, demi percepatan sistem kerja. Ketiga, agar fokus kepada pekerjaan fungsional. Keempat, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja agar lebih optimal. Dan kelima dalam rangka mewujudkan profesionalitas ASN.
  4. Beberapa kelemahan dari struktur organisasi birokrasi saat ini adalah struktur birokrasi yang gemuk sehingga membuat pengambilan kebijakan dan keputusan lambat. Semakin besar pula kemungkinan miskomunikasi dan miskoordinasi. Kerja birokrasi pun kian tidak fleksibel dan mahal biaya. Kedua, mewujudkan akuntabilitas pemerintahan. Karena harus diakui, indikasi budaya birokrasi yang korup yang memanfaatkan dan menyalahgunakan jabatan masih kerap terjadi. Dengan struktur yang disederhanakan, diharapkan kinerja birokrasi lebih efisien dan efektif.
  5. Mekanisme pengalihan jabatan terdiri atas 5 tahapan yaitu (1) identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja, (2) pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak, (3) pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak, (4) penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi dan (5) penyelarasan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan administrasi.
  6. Pejabat yang telah dialihkan untuk mengisi jabatan fungsional di KEMENPANRB sebanyak 141 pejabat.
  7. 91 pengawas atau pejabat eselon IV di KEMENPANRB, yang telah dialihkan menjadi pejabat fungsional sebanyak 89 pejabat. Total pejabat yang telah dialihkan ke jabatan fungsional sebanyak 141 pejabat.
  8. Fokus reformasi manajemen ASN sesuai UU ASN, PP Manajemen PNS, PP Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), melalui kebijakan strategis pembangunan SDM yang terdiri dari: (1)PERENCANAAN ASN (2)PEREKRUTAN DAN SELEKSI (3)PENGEMBANGAN KOMPETENSI (4)PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN BERDASARKAN PP NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PNS( 5)PROMOSI, MUTASI, DAN ROTASI BERDASARKAN SISTEM MERIT (6)PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI REFORMASI SISTEM GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS, SISTEM JAMINAN PENSIUN DAN HARI TUA.
  9. Beberapa tantangan yang dihadapi bangsa INDONESIA antara lain korupsi, narkoba, radikalisme, dan bencana alam. Berkaitan dengan penanganan radikalisme negatif dikalangan ASN, ASN wajib setia dan taat pada Pancasila, UUD Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
  10. ASN sudah seharusnya menjadi unsur perekat persatuan bangsa yang menjaga keutuhan NKRI dan harus bijak menggunakan media sosial. ASN menjadi unsur penggerak kemajuan pemerintahan sehingga mampu menggerakkan seluruh unsur masyarakat untuk secara bersama mewujudkan kesejahteraan bangsa.

BacaJuga: Kebijakan dan Langkah Kerja KemenpanRB Dalam Menjabarkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden