I. PENYEDERHANAAN BIROKRASI

  1. Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju, Bapak Presiden mengarahkan penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon, serta mengganti Jabatan Struktural dengan Jabatan Fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level tersebut dilaksanakan melalui pengalihan Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV), dan Jabatan Pelaksana (Eselon V) ke Jabatan Fungsional. Setelah dipetakan, dari 4,28 juta PNS Indonesia, 11%-nya adalah pemangku jabatan struktural (eselon I–eselon V), dimana eselon III berjumlah 98.658 PNS, eselon IV sebanyak 327.058 PNS, dan eselon V sebanyak 14.313 PNS.
  2. Penyederhanaan birokrasi bertujuan mempercepat pengambilan keputusan dengan proses bisnis (disposisi/komunikasi) yang lebih fleksibel dan sederhana (draft, review, & approval) sehingga tercipta birokrasi yang lebih dinamis, agile, profesional, efektif dan efisien dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.
  3. Telah dilakukan 2 (dua) kali pertemuan dengan pada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian dan Lembaga serta dengan para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk sosialisasi penyederhaan birokrasi ini. Respon yang disampaikan pada umumnya penyederhanaan birokrasi ini dapat diterima dan dapat dilaksanakan.

4. Penyetaraan jabatan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
4.1. tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
4.2. tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional; dan
4.3. jabatan yang berbasis keahlian/keterampilan tertentu.
Contoh:
• Kepala Bagian Kepegawaian menjadi Analis Kepegawaian Ahli Madya
• Kepala Bidang Jabatan Fungsional menjadi Analis Kebijakan Ahli Madya
• Kepala Subbagian Perencanaan menjadi Perencana Ahli Muda

5. Selain kriteria tersebut, Jabatan Administrasi yang dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan penyetaraan jabatan harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
5.1. memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa;
5.2. memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan.
Contoh:
• Kepala Balai/UPT, Administrator Pertanahan, Kesyahbandaran, dan Camat/Lurah.

6. Penyetaraan jabatan dilakukan sebagai berikut:
6.1. Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya;
6.2. Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda; dan

6.3. Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan jenjang Ahli Pertama.

7. Untuk pelaksanaan Penyetaraan Jabatan tersebut, Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:
7.1. Identifikasi Jabatan Administrasi pada unit kerja;
7.2. Pemetaan jabatan dan Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi;
7.3. Pemetaan Jabatan Fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi;
7.4. Penyelarasan tunjangan Jabatan Fungsional dengan tunjangan Jabatan Administrasi dengan menghitung penghasilan dalam Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional; dan
7.5. Penyelarasan kelas Jabatan Fungsional dengan kelas Jabatan Administrasi.

8. Penyederhanaan birokrasi direncanakan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan (fase pragmatis) sebagai berikut:
8.1. Mendesak (s.d. Juni 2020)
• Formulasi Kebijakan.
• Pemetaan di K/L dan Daerah, Implementasi/Pengangkatan Jabatan Fungsional di K/L dan Daerah untuk bidang perizinan dan investasi.
8.2. Menengah (s.d. Des 2020)
• Pengangkatan Jabatan Fungsional untuk K/L.
• Pemetaan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional untuk Daerah.
8.3. Panjang (Setelah 2020)
• Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi.

 

9. Kementerian PANRB telah melaksanakan penyusunan regulasi yang akan mendukung terhadap penyederhanaan birokrasi ini yaitu:
9.1. PermenPANRB No. 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.
9.2. Rancangan Peraturan Presiden mengenai Penyederhanaan Birokrasi (Penyetaraan Penghasilan).
9.3. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382-393 Tahun 2019, Menteri PANRB telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 382-393 kepada seluruh K/L/D tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi pada tanggal 13 November 2019 yang berisikan hal sebagai berikut :
9.3.1. Penetapan Kriteria yang dikecualikan untuk pengalihan Jabatan Struktural eselon III, IV dan V, yaitu :
9.3.2. Kepala Satker yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa; atau
9.3.3. Berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan.
9.3.4. Langkah strategis yang perlu dilakukan oleh K/L/D dalam rangka pemetaan Jabatan Struktural yang dapat dialihkan menjadi Jabatan Fungsional.

10. Terkait dengan penyederhanaan birokrasi, Kementerian PANRB telah melakukan pengalihan Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV) ke Jabatan Fungsional sebagai berikut:
10.1. Sebanyak 52 Jabatan Administrator (eselon III) beralih menjadi Jabatan Fungsional Ahli Madya. Hanya ada 1 (satu) Jabatan Administrator (eselon III) yang tersisa, yakni Kepala Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan. Kemudian sebanyak 89 Jabatan Pengawas (eselon IV) beralih menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda. Hanya 2 (dua) Jabatan Pengawas (eselon IV) yang tersisa, yakni Kepala Subbagian Protokol dan Kepala Subbagian Rumah Tangga.
10.2. Sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) Jabatan Administrator dan Pengawas sebagaimana butir a. diatas dialihkan ke dalam Jabatan Fungsional, seperti Analis Kebijakan, Analis Kepegawaian, Perencana, dan jabatan fungsional lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian PANRB.

II. PENATAAN KELEMBAGAAN

1. Terbentuknya Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, membawa implikasi terjadinya perubahan pada 4 (empat) Kementerian dan 1 (satu) LPNK yaitu:
1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat pengalihan fungsi pendidikan tinggi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2) Penetapan Menteri Riset dan Teknologi sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
3) Penetapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2. Khusus untuk kementerian dan lembaga yang berubah tersebut, Presiden memberikan arahan untuk tetap memperhatikan keberlangsungan pelaksaaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2019. Oleh karena itu, saat ini sudah diterbitkan:
1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai transisi peralihan beberapa kewenangan dari Kementerian.
2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden ini sudah mengakomodasikan perintah Presiden untuk melakukan penyederhanaan birokrasi, dengan adanya pengaturan bahwa unit organisasi pada jenjang JPT Pratama dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Administrasi.
3) 6 (enam) Peraturan Presiden mengenai kementerian/lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur dengan jangka waktu berlaku Peraturan Presiden sampai dengan 31 Desember 2019, yaitu:
a. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
b. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
c. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi; dan
f. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
4) Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dan penyesuaian terhadap visi dan misi Presiden, terhadap kementerian/lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur, telah terbit 4 (empat) Peraturan Presiden, yaitu:
a. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Sedangkan, khusus untuk Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Presiden memperpanjang jangka waktu berlaku Peraturan Presiden transisi organisasi kedua lembaga tersebut sampai dengan 31 Maret 2020, melalui:
1) Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi; dan
2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

4. Selanjutnya, untuk percepatan penanganan program prioritas Presiden, telah diterbitkan Peraturan Presiden mengenai organisasi beberapa kementerian/ lembaga, yaitu:

1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden.

5. Berkaitan dengan hal tersebut, telah disiapkan beberapa Rancangan Peraturan Presiden terhadap kementerian/lembaga yang tidak mengalami perubahan nomenklatur, namun diperlukan penyesuaian organisasi dengan visi dan misi Presiden, dan telah disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk diproses penetapannya, yaitu:
1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional; dan
6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

6. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Presiden tentang organisasi kementerian/lembaga yang masih dalam proses pembahasan adalah sebagai berikut:
1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Agama;
3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Perhubungan;
4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Keuangan;
5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Perdagangan;
6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Pertahanan;
9) Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Siber dan Sandi Negara; dan
10) Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Intelijen Negara.

III. PENERIMAAN CPNS

1. Upaya meraih Visi Indonesia Maju selaras dengan Peta Jalan Pembangunan ASN yang mengarah pada birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024. Untuk mewujudkannya, diperlukan SDM aparatur berkualitas dan berdaya saing yang memiliki integritas, nasionalisme, dan profesionalisme yang tinggi, berwawasan global, berkemampuan bahasa asing dan teknologi informasi, berdaya melayani (hospitality), memiliki jejaring luas (networking), serta prinsip kewirausahaan (entrepreneurship), atau yang dikenal dengan SMART ASN. SMART ASN diharapkan dapat menjadi digital talent dan digital leader yang nantinya siap mendukung transformasi digital birokrasi di era revolusi industri 4.0 saat ini.

2. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa mulai tahun 2019 pemerintah fokus pada pembangunan SDM. Untuk itu, pemerintah melaksanakan rekrutmen dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan SDM pada bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis/profesional lainnya sesuai core business instansi guna menyukseskan pembangunan nasional dan daerah, terutama pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Penetapan kebutuhan ASN mengutamakan prinsip zero growth (rekrutmen untuk mengganti jumlah pensiun namun dikecualikan bagi tenaga pendidikan dan kesehatan).

3. Seluruh usulan kebutuhan ASN diproses secara obyektif dan akuntabel serta ditetapkan berdasarkan data yang diusulkan oleh masing-masing instansi ke dalam aplikasi e-Formasi Kementerian PANRB

4. Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, total kebutuhan ASN tahun 2019 yaitu 197.111 formasi:
1) Dibagi menjadi 37.854 untuk pusat dan 159.257 untuk pemda;

2) Berdasarkan data SSCASN BKN, formasi CPNS yang dilaksanakan untuk pusat 36.937 dan daerah 113.387;
3) Kementerian/lembaga dan pemda yang melaksanakan rekrutmen CPNS 2019 sejumlah 65 kementerian/lembaga dan 456 pemda (semula 68 kementerian/lembaga dan 462 pemda, namun beberapa instansi menunda rekrutmen dan seleksi CPNS 2019, yaitu: Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, Kota Gunung Sitoli, Kota Batu, Kota Palu, Kab. Bangli, Kab. Ngawi, dan Karangasem).

5. Adapun jenis-jenis formasi CPNS 2019 terdiri dari umum/reguler dan khusus. Untuk formasi khusus terdiri dari: cumlaude, diaspora, putra/i Papua dan Papua Barat, penyandang disabilitas, serta formasi lainnya yang bersifat strategis (cyber security).

6. Komposisi jabatan formasi CPNS pusat dan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2019:
1) Pendidikan 61.752;
2) Kesehatan 30.153;
3) Pelaksana teknis 58.410.

7. Pada tahun 2019 telah dikeluarkan Passing Grade melalui Permenpanrb No. 24 Tahun 2019 dengan nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 65, Tes Intelegensia Umum (TIU) 80, Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 126 dengan akumulasi nilai 271. Nilai Passing Grade tahun ini berbeda atau lebih rendah dengan Passing Grade tahun 2018, dikarenakan adanya perubahan komposisi soal TIU dan TWK, serta berdasarkan hasil simulasi/uji coba di beberapa daerah. Namun demikian, hal ini bukan berarti menurunkan kualitas kelulusan tes CPNS.

8. Pelamar dapat mendaftar secara online melalui SSCASN BKN dan hanya bisa mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan di Kementerian/Lembaga/Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun status pendaftaran CPNS per 11 Januari 2020, pukul 08.00 sebagai berikut:
1) Jumlah Pendaftar: 4.197.218.
2) Lulus Seleksi Administrasi: 3.364.867 terdiri dari Pusat 1.506.894 dan Daerah 2.307.973
3) Titik Lokasi Ujian: 427 lokasi.

9. Adapun jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah sebagai berikut:
1) Pelaksanaan SKD: 27 Januari s.d 28 Februari 2020.
2) Pelaksanaan SKB: 25 Maret s.d 10 April 2020.
3) Usulan Penetapan NIP: 1 Mei s.d 15 Juni 2020.

IV. PERKEMBANGAN MAL PELAYANAN PUBLIK

1. Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan amanat Presiden Jokowi agar ada perubahan dalam birokrasi, dimana pelayanan harus cepat, inovatif dan tidak bertele-tele.

2. Mal Pelayanan Publik menghilangkan silo-silo pada birokrasi, khususnya di perizinan dan administrasi publik dasar. Penyelenggaraan MPP diatur dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pasal 1 ayat (2) pada PermenPANRB tersebut menyebutkan bahwa Mal Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat menjadi MPP, adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 tahun 2017, tujuan pembentukan Mal Pelayanan Publik antara lain untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Tujuan lainnya untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusah di Indonesia. MPP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan.

4. Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, utamanya kemudahan berusaha (ease of doing business). Keberadaan Mal Pelayanan Publik terbukti dapat meningkatkan nilai investasi pada pemerintah daerah masing-masing.

5. Dalam kaitannya dengan kemudahan berusaha terdapat 10 (sepuluh) jenis layanan yang diberikan di Mal Pelayanan Publik, yaitu: memulai usaha, perizinan terkait mendirikan bangunan, penyambungan listrik, pendaftaran property, akses perkreditan, perlindungan terhadap investor minoritas, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, penegakan kontrak, serta penyelesaian perkara kepailitan.

6. Hingga akhir Desember 2019, telah berdiri sebanyak 22 Mal Pelayanan Publik di seluruh Indonesia, dan terakhir pada tanggal 23 Januari 2020 telah diresmikan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang.

7. Ke depannya, arah kebijakan Mal Pelayanan Publik yang akan dibangun, yaitu:
1) Penyusunan Peraturan Presiden, yang mengatur terkait struktur kelembagaan Mal Pelayanan Publik, mekanisme pengintegrasian sistem pelayanan berbasis Teknologi Informasi, dan sistem penganggaran;
2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, untuk menjamin keberlanjutan, mendorong dilakukan inovasi;
3) Mendorong integrasi sistem informasi dalam proses pelayanan pada Mal Pelayanan Publik dengan proses koordinasi yang intensif mulai dari penyelarasan standar pelayanan hingga pemanfaatan data bersama;
4) Peningkatan kapasitas SDM dan fungsi-fungsi pemberian layanan sesuai dengan kebutuhan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik dan peningkatan sarana prasarana penyediaan pelayanan.

8. Mal Pelayanan Publik mengintegrasikan pelayanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam satu tempat. Melalui Mal Pelayanan Publik, pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih terjangkau, serta lebih aman dan nyaman. Hal tersebut tentu saja akan memberikan dampak positif pada kemudahan berusaha. Keberadaan Mal Pelayanan Publik terbukti dapat meningkatkan nilai investasi pada pemerintah daerah masing-masing.

V. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

1. Pada Tahun 2014 KementerianPANRB melahirkan gerakan One Agency One Innovation yang mewajibkan setiap instansi pemerintah paling tidak memiliki satu inovasi setiap tahunnya.;
2. PermenPANRB No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik mendefinisikan inovasi pelayanan publik sebagai terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.
3. Untuk menjaring dan merespon berbagai inovasi yang ada, KementerianPANRB juga menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang dilaksanakan setiap tahun. Kedua hal ini dilakukan untuk mendorong tumbuhnya inovasi pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
4. Selama 5 tahun berjalannya KIPP, jumlah inovasi yang mengikuti kompetisi ini sudah mencapai ribuan. Kategori penilaian juga terus dikembangkan antara lain untuk untuk menyelaraskan pada visi misi presiden dan pada pemenuhan Sustainable Development Goals (SDG’s).
5. Pada KIPP Tahun 2019, kategori yang digunakan yaitu (1) pengentasan kemiskinan, (2) pendidikan, (3) kesehatan, (4) ketahanan pangan, (5) pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, (6) pemberdayaan masyarakat, (7) pelayanan publik responsif gender, (8) perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, dan (9) tata kelola pemerintahan.
6. Keberhasilan pelaksanaan KIPP selama 5 tahun sebelumnya telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, antara lain dari Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Bahwa sejak Tahun 2018 DJPK telah memberikan kepercayaan bahwa hasil TOP 40 KIPP menjadi salah satu kategori dalam menerima Dana Insentif Daerah (DID), tepatnya dalam Kategori Kinerja dalam Bidang Pelayanan Pemerintahan Umum.
7. Berbagai inovasi yang berpartisipasi dalam kompetisi ini berhasil menunjukkan adanya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Inovasi-inovasi yang ada juga terbukti dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, juga ekonomi. Di bidang ekonomi misalnya saja inovasi Gerbang Serasan, yang memfasilitasi tumbuhnya UMKM di Kabupaten Muara Enim; inovasi Jalin Matra yang membantu membangun perekonomian perempuan single fighter di Jawa Timur; inovasi jemput bola pembayaran pajak di Kabupaten Bantul, serta masih banyak lagi.
8. Pembinaan inovasi pelayanan publik tidak berhenti di kompetisi untuk mendorong penciptaan/pembentukan inovasi, namun juga meliputi pengembangan dan penyebaran inovasi melalui transfer pengetahuan/ replikasi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan di berbagai unit penyelenggara pelayanan publik. Salah satu cara yang dilakukan adalah mendorong pembentukan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) yang saat ini sudah ada di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kementerian PANRB sendiri saat ini juga membangun JIPP Nasional. JIPP merupakan forum multi-stakeholders yang menjadi media untuk saling belajar dan bertukar informasi tentang praktik dan program inovatif di bidang pelayanan publik. Selain itu, KementerianPANRB juga berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain untuk mendorong scaling up inovasi-inovasi terbaik agar dapat direplikasi oleh unit penyelenggara yang sesuai dengan bidangnya masing-masing;
9. Hasil dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik selanjutnya diseleksi kembali dan diikutsertakan dalam Kompetis Inovasi Pelayanan Publik Internasional, UNPSA. Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini telah dilaksanakan sejak Tahun 2014. pada Tahun 2015, Indonesia berhasil menempati 2 posisi juara dua, yaitu:
1) “Kemitraan antara Dukun dengan Tenaga Paramedis dalam Mengatasi Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan” dari Kabupaten Aceh Singkil untuk kategori Improving the delivery of public service;
2) “UPTPK Kantornya Orang Miskin” dari Kabupaten Sragen untuk kategori Promoting whole of government approaches in the information age.
10. Pada Tahun 2018, program Pengendalian Malaria Kabupaten Teluk Bintuni berhasil mewakili Indonesia memenangkan UNPSA 2018 dalam kategori Reaching the Poorest and Most Vulnerable through Inclusive Services and Partnerships. Penghargaan diterima di Kota Marrakesh, Maroko.
11. Pada UNPSA Tahun 2019, Kementerian PANRB kembali memfasilitasi 21 inovasi untuk berpartisipasi dan kembali mendapatkan juara pertama untuk inovasi “PETA BENCANA” dari BNPT dalam kategori Ensuring Integrated Approaches in the Public Sector Institutions. Penghargaan diterima oleh Menteri PANRB pada tanggal 24 Juni 2019 di Baku, Azerbaijan.

VI. PENGUATAN DAN PERLUASAN PENERAPAN SISTEM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PORTAL LAPOR.

1. Dalam rangka melaksanakan amanat UU 25 Tahun 2009, berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk memastikan agar pelayanan publik semakin cepat dan efisien, sehingga masyarakat dimudahkan dalam memperoleh hak-haknya. Salah satu perubahan perbaikan pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah melalui penguatan partisipasi masyarakat melalui pengaduan pelayanan publik yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, sehingga diperoleh pengelolaan pelayanan publik yang baik.
2. Dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan serta dapat dilihat dari aspek kepentingan penyelenggara (service providers) dan dari aspek kepentingan penerima layanan. Dari aspek kepentingan penyelenggara, pengelolaan pengaduan merupakan sarana untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dari aspek kepentingan penerima layanan, pengelolaan pengaduan merupakan sarana menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
3. Seiring dengan kemajuan teknologi, pengelolaan pengaduan pelayanan publik tidak dapat lagi dilakukan secara manual. Oleh karena itu KemenPANRB menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR! sebagai aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik nasional yang terintegrasi dan keberlanjutan dalam suatu mekanisme tertentu. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR! atau yang disebut SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia.
4. Mekanisme pelaporan melalui sistem LAPOR! adalah sebagai berikut:
1) Pelaporan
Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media termasuk situs https://www.lapor.go.id/, SMS 1708 dan juga aplikasi mobile. Laporan kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya diteruskan ke intansi K/L/D terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan.
2) Tindak Lanjut Pelaporan
LAPOR! akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Instansi K/L/D diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi K/L/D memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan.
3) Penutupan Laporan
Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi K/L/D pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut.
5. Saat ini, sebanyak 34 Kementerian, 74 Lembaga dan 515 Pemerintah Daerah telah terhubung dengan sistem LAPOR!
6. Hingga akhir 2019, total pengaduan yang masuk ke dalam sistem lapor sebanyak 1.592.427 (sejak Tahun 2012). Rata-rata laporan yang masuk perharinya sebanyak 564 laporan.
7. Topik terbanyak yang masuk dalam sistem LAPOR, yaitu: (a) Kepegawaian, (b) Kartu Keluarga Sehat, (c) Pendidikan Tinggi, (d) Administrasi Kependudukan, dan (e) Imigrasi.
8. Instansi penerima laporan terbanyak, yaitu: Badan Kepegawaian Negara, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM.
9. Strategi untuk mendorong penyelenggara pelayanan publik agar dapat mengelola pengaduan dengan baik sekaligus untuk memberikan apresiasi kepada penyelenggara pelayanan publik yang telah melaksanakan pengelolaan pengaduan dengan baik antara lain dengan menyelenggarakan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Kompetisi ini telah dilaksanakan pada Tahun 2018 dan 2019, dan mendapatkan respon positif dari para pengelola pengaduan. Pada Tahun 2018 sebanyak 175 instansi yang berpartisipasi, meningkat menjadi 312 instansi di Tahun 2019.

10. Sebagai dampak positif dari pelaksanaan kompetisi ini, terlihat dari meningkatnya jumlah pengelola SP4N-LAPOR! yang baik, dimana pada Tahun 2018 sebanyak 103 instansi pemerintah (menindaklanjuti ≥ 50 Pengaduan yang diterima) menjadi 122 instansi pemerintah (Memiliki SK dan menindaklanjuti ≥ 50 Pengaduan yang diterima) di tahun 2019.
11. Selain kegiatan kompetisi, untuk memperluas jangkauan pemanfaatan aplikasi pengelolaan pengaduan LAPOR!, saat ini aplikasi LAPOR! dapat diakses melalui android dan iOS. Versi android di launching pada kegiatan LAPOR! Goes to Campus di Universitas Diponegoro, Semarang pada tanggal 10 september 2019. Sedangkan Versi iOS di launching dalam rangkaian kegiatan LAPOR! Goes to Campus di Medan pada tanggal 12 Desember 2019.

VII. PEMBANGUNAN UNIT KERJA PELAYANAN PERCONTOHAN (ZONA INTEGRITAS)

1. Pembangunan Unit Kerja Pelayanan Percontohan (Zona Integritas) Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Pembangunan unit kerja percontohan WBK WBBM ini merupakan salah satu cara mewujudkan visi presiden terkait perluasan investasi melalui pelayanan yang tidak berbelit-belit dan tidak ada pungli. Unit kerja percontohan adalah unit kerja dengan tata kelola yang baik, mampu mencegah terjadinya korupsi dan memberikan pelayanan publik secara baik. WBK WBBM tersebut mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
2. Dalam periode 20 Oktober 2019-20 Januari 2020 telah dilakukan evaluasi terhadap 2.239 unit kerja pelayanan percontohan yang diajukan dari berbagai kementerian/Lembaga/pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi ditetapkan 503 unit kerja pelayanan percontohan dari 81 Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah. Daftar unit kerja pelayanan percontohan (zona integritas menuju WBK/WBBM) terlampir. Unit kerja pelayanan percontohan tersebut diapresiasi baik oleh masyarakat, hal ini terlihat dari survey atas kualitas pelayanan dan survey persepsi anti korupsi yang menunjukkan sangat baik.
3. Dalam periode 20 Oktober 2019-20 Januari 2020, juga dilakukan pembangunan wilayah bebas dari korupsi terhadap Kawasan strategis yaitu Kawasan pelabuhan, Kawasan bandar udara serta 12 kota percontohan (Kecamatan, Puskesmas, Rumah sakit, Dinas Perijinan, Dinas Kependudukan dan catatan sipil dan samsat). Hal ini merupakan amanat dari instruksi presiden no 53 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

VIII. PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Kementerian PAN RB telah mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah menghasilkan manfaat bagi masyarakat, dengan kata lain memastikan penggunaan anggaran berfokus pada pencapaian prioritas pembangunan secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan visi presiden yaitu penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.
Dalam periode 20 Oktober 2019-20 Januari 2020, telah dilakukan upaya mendorong pelaksanaan akuntabilitas pada 85 Kementerian Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 508 Pemerintah Kabupaten/kota. Upaya ini menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran instansi pemerintah sebesar 5,6 T. Efisiensi ini dihasilkan dari perbaikan perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Re-focusing (pengurangan) Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut, dan Upaya cross-cutting program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar unit kerja dalam instansi pemerintah.
Untuk meningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan mengkaselrasi pencapaian sasaran pembangunan pada tahun 2020 dilakukan trilateral kinerja pada perencanaan pembangunan nasional antara Kementerian PANRB, Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait, untuk memastikan bahwa program kegiatan yang akan dilakukan Kementerian/Lembaga merupakan cara yang efektif dan efisien dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. (tj)