Kail Investasi Bernama REFORMASI BIROKRASI

BEGITU resmi dilantik sebagai presiden untuk kedua kalinya, Joko Widodo melempar wacana untuk memangkas jabatan eselon dalam struktur birokrasi pemerintahan. Sebagai gantinya, Jokowi meminta jabatan fungsional diperbanyak. “Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” kata Jokowi pada Oktober 2019 lalu.

Gayung segera bersambut. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dengan lebih tegas menyatakan akan menghapus jabatan untuk pegawai negeri sipil (PNS) eselon III hingga eselon V. Tjahjo menjelaskan pemangkasan eselon bertujuan untuk mempercepat reformasi birokrasi seperti yang diinginkan Jokowi. Ujung-ujungnya tentu tidak lain untuk mempermudah investasi di berbagai daerah.

Sebagai proyek percontohan, kebijakan itu sudah diterapkan Tjahjo di kementerian yang dipimpinnya. Namun pada 2020, seluruh kementerian dan lembaga di tingkat pusat telah menerapkan kebijakan tersebut. “Untuk kementerian lain, kami perlu menyerap pelan-pelan. Namun, target roadmap dan sistem pemangkasan eselon maksimal selesai tahun depan,” katanya.

Baca Juga: Langkah awal wujudkan reformasi hingga ke “jantung” birokrasi

Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Himawan Hariyoga menegaskan, komitmen pemerintah untuk menyederhanakan struktur jabatan eselon demi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan. Dia menjelaskan, tujuan perampingan eselon tersebut salah satunya untuk mempercepat pelayanan, khususnya pemberian perizinan yang memudahkan dunia usaha. “Diharapkan selesai secara nasional Juni 2020,” ujar Himawan.

Sangat jelas bahwa langkah pemerintah tersebut tidak lain untuk menggenjot investasi. Banyaknya pos jabatan eselon yang tugasnya “hanya” membubuhkan tanda tangan memang membuat gerak pelayanan birokrasi menjadi kurang lincah. Terlalu banyak meja yang mesti dilalui untuk menuntaskan satu perizinan. Tentu saja, hal tersebut tidak mendukung apa yang disebut sebagai kemudahan berinvestasi.

Sejak dilantik pertama kali sebagai presiden pada 2014, Jokowi berulang kali menyatakan keinginan untuk mendatangkan investasi sebesar-besarnya ke Indonesia. Dia meyakini investasi merupakan cara ampuh untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hingga penghujung periode pertama jabatannya, Jokowi masih berkali-kali mengeluh soal investasi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum puas dengan capaian investasi nasional. Meskipun demikian, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebenarnya menunjukkan adanya kenaikan. Pada 2015 menjadi tahun pertama Jokowi memerintah secara penuh, realisasi investasi naik menjadi Rp545,5 triliun. Jumlah tersebut bahkan melebihi target yang dipatok Rp519,5 triliun.

Setahun kemudian, realisasi investasi kembali naik menjadi Rp612,8 triliun, 3% di atas target Rp594,8 triliun. Begitu juga capaian investasi pada 2017 yang meningkat dan melebihi target, yaitu Rp692,8 triliun. Pada 2018, total realisasi investasi pun naik menjadi Rp721,3 triliun. Namun, bila dilihat lebih dari angka pertumbuhannya, realisasi investasi sejak 2015 justru menunjukkan tren penurunan.

Pada 2015, realisasi investasi tumbuh 17,8% dibanding capaian di 2014. Namun, pada 2016 pertumbuhan investasi hanya tercatat 12,4%, lalu naik tipis sebesar 13,1% pada 2017. Pada 2018 malah hanya tumbuh 4,1%. Tren lesu investasi tersebut berlangsung hingga 2019. BKPM mencatat realisasi investasi periode Januari–Maret hanya naik 5,3% dibandingkan periode yang sama 2018. Sepanjang Januari–September 2019, realisasi investasi baru mencapai Rp601,3 triliun dari target Rp792,3 triliun.

Pemerintah menyimpulkan kondisi stagnan pertumbuhan investasi disebabkan masih belum tuntasnya reformasi birokrasi serta adanya kendala regulasi. Buruknya birokrasi Indonesia bahkan ditegaskan Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, setidaknya ada 10 tahapan prosedur yang membutuhkan waktu sekitar 20 hari untuk bisa membuka usaha di Indonesia. Bandingkan dengan Singapura yang hanya memakan waktu 1,5 hari karena cukup melalui dua tahapan. Vietnam bahkan masih lebih baik, yaitu sekitar 17 hari.

Itu sebabnya di periode keduanya bersama Ma’ruf Amin, pemerintahan Jokowi meletakkan reformasi birokrasi dan perbaikan regulasi hal tersebut sebagai prioritas kerja. Perbaikan regulasi dilakukan melalui penerbitan omnibus law, yaitu UU yang dibuat untuk satu tujuan utama dan bisa mengubah beberapa UU lain sehingga lebih sederhana. Sementara, reformasi birokrasi dilaksanakan lewat penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan dan integrasi sistem pelayanan.

Melalui regulasi sederhana dan birokrasi lebih ramping, pemerintah meyakini investasi akan lebih banyak dengan nilai yang lebih besar. Inilah modal penting pembangunan selama lima tahun ke depan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan kebutuhan investasi selama 2020–2024 mencapai Rp35.428 triliun.

Angka tersebut mesti dipenuhi bila ingin memenuhi target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%. Pantas saja Jokowi ingin pemangkasan birokrasi dituntaskan dengan cepat. Tjahjo pun mengakui pemangkasan jabatan eselon sesegera mungkin dilaksanakan demi mengejar target yang diminta Jokowi. “Di kementerian kami, tiga minggu selesai,” kata dia.

Pertengahan Desember lalu, Kementerian PAN-RB telah merampungkan proses pemangkasan jabatan eselon. Ada 159 jabatan eselon III dan IV yang dihilangkan. Kementerian PAN-RB hanya mempertahankan satu jabatan eselon III, yaitu kepala bagian tata usaha dan layanan pengadaan serta dua jabatan eselon IV yaitu kepala sub-bagian rumah tangga dan kepala sub-bagian protokol.

Hal yang sama juga dilakukan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalihtugaskan 112 pejabat administratif di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menjadi pejabat fungsional analis kebijakan. Saat ini, pos eselon III di BKF tersisa 17 jabatan dari sebelumnya 36 pos. Jabatan untuk eselon IV juga berkurang dari 129 menjadi hanya menjadi 55 pos. Pemerintah menjamin besaran gaji yang diterima tetap, meskipun fasilitasnya berbeda.

Sebagai analis, Sri Mulyani meminta ke-112 pejabat fungsional tersebut untuk mengembangkan pemikiran kritis terhadap isu-isu penting dalam rangka melakukan inovasi. “Yang mempunyai fungsi pelayanan dan satuan kerja, dia masih akan dipertahankan karena dia memang memiliki tanggung jawab struktural,” ujar dia.

Kementerian BUMN lebih ekstrem memangkas jabatan eselon I. Jumlah deputi yang sebelumnya tujuh dikurangi Erick Thohir menjadi tiga deputi saja, yaitu hukum, sumber daya manusia (SDM), dan keuangan. Artinya, ada empat pos pejabat eselon I yang raib. “Sedangkan Sesmen BUMN juga akan administrator,” ungkap Erick Thohir.

Faktanya, pemerintah tidak atau setidaknya belum menghapus semua jabatan eselon. Hal ini pun mengemuka dalam pembahasan kebijakan soal pemangkasan eselon di Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ada alasan-alasan tertentu yang membuat tidak semua jabatan eselon bisa dihapus.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini pernah menjelaskan, ada kriteria umum jabatan eselon yang bisa dialihkan. Pertama, pos jabatan dengan tugas dan fungsi melaksanakan analisis serta penyiapan bahan kebijakan. Kedua, pos jabatan yang melaksanakan koordinasi pematuhan kebijakan, melaksanakan tugas jenis tertentu, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional, serta tidak berkedudukan sebagai kepala satuan kerja.

Sebaliknya, ada pula jabatan eselon yang tidak bisa dihilangkan. Tugas dan fungsi pos jabatan tersebut berkaitan dengan kewenangan otorisasi yaitu pengambilan dan penetapan keputusan atau tindakan legalisasi dan pengesahan suatu kebijakan dan dokumen. Jabatan eselon dengan jenis tugas tersebut bertebaran di pemerintahan daerah. Lurah dan camat merupakan pejabat eselon III dan IV di kabupaten dan kota.

Ya, pemerintah daerah sebenarnya paling “terdampak” kebijakan pemangkasan eselon. Sebab, sekitar 77% dari total PNS yang hampir 4,3 juta bertugas di instansi pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Maka dari itu, di balik keuntungan efisiensi anggaran dan pengambilan keputusan yang cepat, tidak mudah menerapkan kebijakan pemangkasan eselon, terutama di daerah.

Sampai saat ini, pemerintah secara resmi belum menerbitkan petunjuk teknis soal pemangkasan eselon. Banyak pihak meminta pemerintah tidak terburu-buru. Sebab, pemangkasan eselon membawa sejumlah implikasi. Sebut saja aspek manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Selain itu, penataan ulang struktur kelembagaan di pusat dan daerah menyesuaikan dengan jabatan birokrasi yang dibutuhkan. Bila tidak dilakukan dengan hati-hati, tentu malah memunculkan perlawanan. Apalagi, ada syarat sertifikat kompetensi untuk menjadi pejabat fungsional.

Wali Kota Bogor Bima Arya meminta pemerintah pusat untuk lebih dulu melakukan kajian yang mendalam sebelum menerapkan kebijakan pemangkasan jabatan eselon. “Saya berharap Menpan tidak saja berorientasi pada outcome, tapi ingat kita harus membangun suatu sistem yang kuat, yang tidak berubah lagi,” kata Bima.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng berharap jabatan fungsional benar-benar diberikan kepada orang-orang yang memiliki kompetensi. Jabatan fungsional tidak boleh hanya sekadar menjadi gudang penampungan orang-orang yang kehilangan posisi di struktural.

Karena itu, pemerintah mestinya lebih dulu membuat peta kompetensi. “Kalau enggak, ini seperti telah kehilangan jabatan, ya, sudah ditampung. Butuh enggak butuh, pokoknya (ditampung) apakah di analis kebijakan, peneliti, pengawas,” ujarnya kepada SINDO Weekly, pertengahan Desember lalu.

Robert berpendapat memang sebaiknya kebijakan pemangkasan eselon tidak langsung diterapkan secara menyeluruh di tingkat pusat dan daerah. Harus dilakukan uji coba pada birokrasi-birokrasi yang tidak terkait portofolio layanan. Setelah bagus, barulah bergerak ke instansi atau kementerian yang berkaitan dengan sektor seperti ekonomi.

“Kalau dilakukan secara serentak, apakah pemerintah siap kalau terjadi sesuatu yang di luar bayangan mereka? Saya tahu PNS banyak yang tidak resistan, tapi khawatir dengan proses seperti ini. Lalu, apa benar bisa mendorong birokrasi yang berkualitas tadi?” katanya.

Tentu saja, sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan efisiensi pelayanan, kebijakan pemerintah untuk memangkas jabatan eselon patut diapresiasi dan layak didukung. Akan tetapi, sejauh mana efektivitas kebijakan pemangkasan eselon terhadap peningkatan investasi sebagaimana target pemerintah memang akan diuji seiring berjalannya waktu?

Muhibudin Kamali, Faorick Pakpaan, dan Fahmi W. Bahtiar
 http://sindoweekly.com/indonesia/magz/no-45-tahun-viii/kail-investasi-bernama-reformasi-birokrasi