JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mendorong peran semua ASN di setiap tingkatan untuk mencegah munculnya benih radikal dan intoleransi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Keterlibatan ini penting terutama karena radikalisme masih jadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia. Hal itu dikatakan Tjahjo Kumolo dalam percakapan singkat menanggapi gagasan perlunya Aplikasi ASN noRadikalisme, untuk mempermudah pengawasan ASN, Sabtu (11/7/2020).

Tjahjo menilai bahwa saat ini tampaknya sedang muncul isu mengenai keterlibatan ASN dalam upaya menggantikan ideologi Pancasila yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan keutuhan NKRI. Penanganan radikalisme sementara ini masih bisa dilaporkan lewat https://aduanasn.id/.

Kementerian/lembaga telah berkomitmen menangani radikalisme ASN ditandai dengan penandatangan surat keputusan bersama (SKB) yang dilakukan oleh Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Mohammad Nur Kholis Setiawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto. Selain itu, ada pula Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi, Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Zaelani, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggunalangan Terorisme (BNPT) A. Adang Supriyadi, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Agus Pramusinto. Penandatangan SKB tersebut merupakan tindak lanjut atas pertemuan-pertemuan sebelumnya antar instansi pemerintah yang membahas terkait ASN yang terpapar radikalisme. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan joint taskforce dan pembangunan portal https://aduanasn.id/.

Namun khusus untuk radikalisme, Kementerian PANRB sedang mempersiapkan Aplikasi ASN noRadikalisme, mengingat perkembangan kemajuan tehnologi sebagai media untuk sebarkan paham radikalisme bahkan berpotensi menyasar di kalangan ASN.

Penguatan wawasan kebangsaan pada ASN akan menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam mencegah munculnya radikalisme ASN. Menurut dia, pengaruh lingkungan, globalisasi, revolusi 4.0, dan media sosial merupakan beberapa faktor penyebab timbulnya radikalisme dan intoleransi di Indonesia.

Ada beberapa hal yang mendasar, keharusan ASN untuk tetap patuh pada ideologi Pancasila. Yang pertama, Ideologi khilafah itu bersifat transnasional. Artinya berorientasi meniadakan nation state, Ancaman khilafah sudah terang-terangan ingin mengganti ideologi Pancasila.

Sejak awal masuk menjadi pegawai ASN, sesuai dengan Pasal 4, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, mereka harus mematuhi 15 (lima belas) nilai-nilai dasar ASN. Dalam nilai dasar nomor 1 dan nomor 2 secara tegas disebutkan (1) memegang teguh ideologi Pancasila, (2) setia dan mempertahankan UUD RI 1945 serta pemerintahan yang sah.

UU ASN juga mengharuskan pegawai ASN untuk mematuhi kode etik dan kode perilaku. Salah satu kode etik dan kode perilaku yang harus ditaati adalah “memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN”, seperti disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU ASN.

Yang kedua, Dalam kaitan dengan afiliasi politik, Pegawai ASN juga berkedudukan sebagai aparatur negara yang harus netral dan bebas dari kepentingan golongan atau partai politik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat 2, yang berbunyi: “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.”

Pegawai ASN juga memiliki fungsi selain sebagai “pelaksana kebijakan publik, dan pelayan publik” pegawai ASN juga berfungsi sebagai “perekat dan pemersatu bangsa.” Ini juga disebutkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU ASN.

Yang ketiga. Pegawai ASN juga memiliki 8 (delapan) kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU ASN. Dua kewajiban pertama adalah (1) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, dan (2) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketika diangkat menjadi PNS, juga diharuskan mengucapkan sumpah/janji, yang salah satu sumpah/janji yang diucapkan adalah “akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah”. Sumpah ini diucapkan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan didampingi oleh rohaniwan.

Jadi setidaknya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pegawai ASN, sehingga pegawai ASN harus berada dalam koridor memegang teguh ideologi Pancasila, mempertahankan UUD Negara RI 1945, dan kepatuhan pada pemerintah yang sah, yaitu (1) mematuhi nilai-nilai dasar, (2) mematuhi kode etik dan kode perilaku, (3) bebas intervensi (netral), (4) menjadi perekat dan pemersatu bangsa, dan (5) wajib setia dan taat pada Pancasila dan UUD Negara RI 1945.

Konsekuensi setiap pejabat ASN baik tingkat pusat maupun daerah, hukumnya wajib menjaga dan mengamalkan ideologi negara dan UUD 1945, ikut menjaga keutuhan NKRI dan mendukung pemerintahan sehingga setiap kebijakannya tidak bertentangan ideologi negara, dan setia dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Jika Pegawai ASN melanggar pasal-pasal tersebut di atas, maka tentunya ada sanksi yang akan diberikan. Pegawai ASN dapat diberhentikan dengan tidak hormat (diberhentikan status ASN/diberikan sanksi hukuman disipilin/tunda pangkat/turun pangkat/dan tunda mengikuti Diklat pengembangan karier/sanksi disiplin dapat diberikan pada periode tertentu) jika melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.