PNS Korban Banjir Bisa Cuti
Pemerintah dan instansi terkait akan bekerja keras untuk membantu dan meringankan beban korban bencana. Termasuk PNS yang jadi korban.

JAKARTA – Awal tahun ini, bencana banjir melanda be­berapa daerah di Indonesia. Termasuk melanda Ibukota Jakarta dan sekitarnya. Banyak warga yang terdampak, tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Nega­ra. Untuk meringankan beban, PNSyang jadi korban banjir bisa mengajukan cuti.

“PNSyang mengalami musibah bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling ren­dah dari Ketua Rukun Tetangga (RT). Namun hal ini juga dise­suaikan dengan kondisi yang terjadi,” kata Menteri Pendaya­gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (2/1).

Menurut Tjahjo, PNSkor­ban bencana bisa menda­patkan cuti seusai dengan Per­aturan Kepala BKNNomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam peraturan tersebut, diatur beberapa jenis cuti yang boleh diajukan se­orang PNS. Cuti yang dibolehkan antara cuti karena alas­an penting. Cuti jenis ini bisa disebabkan an­tara lain karena ada keluarga yang sakit atau meninggal dunia, pegawai bersangkutan sakit, istri pegawai bersang­kutan operasi cesar atau yang bersangkutan Terdampak ben­cana alam.

“Dengan demikian, banjir Jakarta dan sekitarnya serta di daerah lain dapat dikategori­kan bencana alam. Sehingga dia bisa mengajukan cuti de­ngan melampirkan surat kete­rangan dari RT,” kata Tjahjo.

Kepada pimpinan instansi di mana tempat PNSyang jadi korban banjir bekerja, Tjahjo minta untuk responsif dengan cepat memberikan cuti. Ka­rena memang mereka me­menuhi syarat untuk dapat cuti karena alasan pen­ting. Ada pun lamanya cuti maksimal 1 bulan. Tapi untuk lamanya waktu cuti diserahkan kepada pe­nilaian masing-masing pim­pinan instansi.

“Kalau sakit tergan­tung sakitnya. Nah kalau bencana ter­gantung kondisi bencana di ru­mah tinggalnya bagaimana. Jadi lamanya izin cuti bisa satu hari dan maksimal 1 bulan. Tapi itu itu diserahkan kepada keputusan pimpinan instansi langsung. Jadi tidak harus dipukul rata satu bulan cutinya,” katanya.

Tjahjo juga menjelaskan da­lam manajemen PNSdikenal beberapa jenis cuti. Jenis-jenis cuti itu antara lain, cuti di luar tanggungan negara, cuti tahun­an, cuti besar, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting. Cuti karena terdampak ben­cana adalah masuk dalam jenis cuti karena alasan penting.

“Ya ini untuk merespons terjadinya bencana alam, ter­masuk banjir di Jabodetabek dan di daerah lainnya. Jadi ASNyang terdampak banjir diperkenankan mengajukan cuti dengan alasan penting,” katanya.

Dalam kesempatan itu juga, Tjahjo berpesan ASNatau PNSyang terdampak bencana un­tuk tetap hati-hati dan was­pada. Serta tetap bersabar dan terus berdoa. Pemerintah dan instansi terkait akan beker­ja keras untuk membantu dan meringankan beban korban bencana.

Saling Bantu

Sementara itu dalam kesem­patan terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Da­lam Negeri, Bahtiar menga­takan bahwa Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian telah menginstruksikan agar selu­ruh aparat pemerintah daerah (pemda) dan instansi terkait, termasuk masyarakat untuk saling membantu. Semua pi­hak harus saling mendukung, khusus dalam proses evakuasi korban bencana banjir yang melanda beberapa daerah. Intinya semua harus bergotong royong.

“Mari saling bahu-memba­hu dan bergotong royong mem­bantu warga yang terdampak. Saat ini proses evakuasi dan tindakan penyelamatan war­ga menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Bahtiar juga mengingat­kan, agar aparatur pemerintah, khususnya yang langsung me­nangani penanggulangan ben­cana memberikan informasi yang transparan, baik terkait de­ngan posko bantuan atau peng­ungsian yang didirikan Pemda dan pihak relawan. ags/AR-3