Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menandatangani Memorandum of Understanding (Mou) dengan Ministry of Interior and Safety (MOIS) Republik Korea di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (25/05). Penandatanganan kerja sama yang meluncurkan Digital Government Cooperation Center (DGCC) tersebut disaksikan langsung oleh Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia YM Park Tae Sung.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan (Minister of The Interior and Safety/MOIS) Republik Korea yang diwakili oleh Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae Sung merupakan kelanjutan dari Electronic Government Cooperation Center (EGCC) yang sebelumnya juga sudah dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. EGCC merupakan kerja sama yang terjalin sejak 2015 hingga 2019. Pada kerja sama kali ini, Indonesia akan berfokus pada percepatan pelaksanaan Peta Rencana, Arsitektur dan Manajemen SPBE, Teknologi 4.0 serta Pengembangan Digital Talent.
“Ini diperlukan untuk menata kembali penyelenggaraan SPBE kita yang selama ini telah terlanjur berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi, serta mengembalikan arah dan kebijakan penyelenggaraan SPBE ke arah dan semangat yang sama,” ujar Menteri Tjahjo Kumolo.
Lebih lanjut, kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan yang tepat untuk mengantarkan transformasi digital pada pemerintahan untuk mendukung SPBE dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, dan akuntabel. Sejumlah upaya terus dilakukan Kementerian PANRB dalam percepatan penerapan SPBE yang terpadu di setiap instansi pemerintah. Salah satu upayanya yakni dengan menggandeng pemerintah Korea dalam penerapan SPBE berupa MOIS-DGCC sebagaimana kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya sejak tahun 2015 hingga 2019.
Menteri Tjahjo turut mengapresiasi terjalinnya kerja sama dan kolaborasi yang dibangun oleh negara Indonesia dan Korea. “Saya juga mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kerja sama antara Indonesia dan Korea, khususnya Minister of Interior and Safety, Duta Besar Republik Korea beserta jajarannya atas kerja sama dan kolaborasi yang sangat baik sehingga kerja sama ini dapat terlaksana kembali,” ungkapnya.
Penerapan e-government sebagai salah satu program prioritas reformasi birokrasi merupakan upaya nyata dari Kementerian PANRB untuk mendukung misi Presiden Joko Widodo yakni pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan terkait lima langkah percepatan transformasi digital, diantaranya dengan mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital, dan menyiapkan secepat-cepatnya hal-hal yang berkaitan dengan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan.