Catatan Menteri PANRB pada Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021
Jakarta, 22 Maret 2021

Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan Nasional Tahun 2021 secara virtual.
Sebagaimana kita ketahui, bahwa arah pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan berkelas dunia. Artinya, kita ingin meningkatkan kualitas dan kapasitas pemerintahan supaya memiliki daya saing yang tinggi dan menjadi negara maju.
Dalam mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, harus didukung SDM yang memiliki kompetensi tinggi dengan penguasaan terhadap bidang tugas yang mendalam, kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, selalu belajar, berinovasi, berkreasi, dan mencari terobosan-terobosan baru. Selain itu, SDM juga harus pekerja keras serta membangun jejaring kerja lintas instansi untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Hal ini selaras dengan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi salah satu Program Prioritas Nasional. Salah satu kegiatan yang menjadi fokus adalah meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreatifitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.
Selanjutnya secara konstitusional, sebagaimana amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu kewajiban negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Para Pendiri Bangsa paham dan yakin, bahwa dari bangsa yang cerdas akan lahir bangsa yang unggul. Bangsa yang unggul adalah bangsa mempunyai daya saing yang akan mengantarkan bangsa ini menuju kepada kemakmuran.
Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang belajar. Bangsa yang belajar direfleksikan dari kebiasaan membaca dan menulis dengan baik (budaya literasi). Literasi menurut Education Development Center (EDC) adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan kecakapan yang dimiliki dalam hidupnya, lebih dari sekadar kemampuan baca tulis. Dengan kata lain, seseorang yang literate, dia harus mampu beradaptasi terhadap perubahan, mampu memecahkan masalah, mampu berinovasi dan berkreasi untuk menjadi lebih mandiri dan sejahtera baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, dan negara.
Bung Karno dan Bung Hatta adalah Pemimpin Bangsa yang juga merupakan sosok pembelajar. Hal tersebut ditandai dengan kegemaran beliau dalam membaca buku dan menulis. Beliau sadar bahwa buku adalah jendela peradaban dan kunci perubahan dunia. Dengan kemampuan literasi yang baik, Bung Karno dan Bung Hatta terinspirasi dan kemudian mempunyai mimpi untuk masa depan bangsa Indonesia serta merealisasikannya dengan memerdekakan Bangsa Indonesia.
Berkaitan dengan kemakmuran bangsa, dalam kajian Serge Coulombe & Jean-François Tremblay, 2004. “Literacy, Human Capital and Growth,” Working Papers 0407E, University of Ottawa, mendapat temuan bahwa pengukuran langsung modal manusia berdasarkan tingkat literasi mengungguli ukuran berdasarkan tahun sekolah dalam regresi pertumbuhan. Hasilnya menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, indikator modal manusia berdasarkan tingkat literasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jalur pertumbuhan sementara, dan pada tingkat PDB per kapita dan produktivitas tenaga kerja dalam jangka panjang.
Pentingnya literasi bagi peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dikuatkan oleh hasil penelitian UNESCO berjudul “The Social and Economic Impact of Illiteracy” yang dirilis pada tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi rendah mengakibatkan penurunan produktivitas, tingginya beban biaya kesehatan, kehilangan proses pendidikan pada tingkat individu dan sosial, serta terbatasnya hak advokasi akibat rendahnya partisipasi sosial dan politik. Sebaliknya, dengan penguatan literasi akan berdampak pada menguatnya produktifitas, pola hidup sehat, kreatifitas dan inovasi yang pada gilirannya nanti peningkatan kesejahteraan.
Sementara itu, beberapa referensi menunjukkan bahwa Budaya Literasi Bangsa Indonesia masih perlu ditingkatkan. Di kawasan ASEAN, posisi budaya literasi kita masih berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Banyak masyarakat menjadi korban salah informasi akibat berita hoax. Karena, sebagian masyarakat tidak mempunyai referensi yang cukup dalam memahami kebenaran pesan atau berita tersebut. Tidak salah ucapan Bung Karno yang menyatakan, bahwa belajar tanpa berfikir tidak-lah berguna, tapi berfikir tanpa belajar sangat-lah berbahaya. Oleh karena itu, untuk menjadikan bangsa yang cerdas sekaligus menjadi bangsa yang bijaksana menyikapi semakin terbukanya informasi, maka Gerakan Budaya Literasi harus lebih massif.
Pemerintah melalui ASN harus menjadi bagian untuk mengambil peran dari gerakan budaya literasi tersebut. ASN harus berperan dan didorong menjadi Agen Literasi Nasional. Dengan peran tersebut diharapkan terjadi perubahan dan budaya literasi kita semakin baik.
Harus diakui pada masyarakat kita, kedudukan ASN masih dianggap sebagai Trend Setter Perubahan. Oleh karena itu Peningkatan Literasi khusus bagi ASN akan memberikan dampak terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lembaga dan negara. Peningkatan pengetahuan bagi ASN akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan dirinya sendiri dan membaginya kepada masyarakat tentang berbagai hal baru dan cara baru dalam bekerja dengan berusaha untuk mendapatkan hasil lebih oprimal dan bermanfaat.
2. Membantu meningkatkan tingkat pemahaman dalam mengambil cara pandang atau kesimpulan dari informasi dan pengetahuan yang didapatkan;
3. Meningkatkan kemampuan dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu fenomena atau data;
4. Meningkatkan kemampuan untuk berinovasi dan kreatif serta menciptakan ide-ide baru yang bermanfaat untuk lembaga, masyarakat dan negara;
5. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti, empati dan toleransi dalam berinteraksi sosial;
6. Meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan lebih produktif dan positif;
7. Menjadi motor dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas dan mempercepat menciptakan masyarakat yang literat;
8. Membantu meningkatkan kualitas penggunaan berbagai sumberdaya sehingga lebih bermanfaat dengan merujuk pada sumber-sumber yang dapat dipercaya.

Hadirin yang saya hormati,
Pemerintah telah memberikan dukungan kebijakan agar fungsi pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berjalan efektif. Setidaknya ada 3 hal yang perlu dioptimalkan dalam mendukung peran ASN sebagai agen literasi.
Pertama, di bidang Kelembagaan perpustakaan. Perpustakaan bukan hanya sekedar hiasan dan koleksi buku yang tersusun dengan rapih dalam rak buku. Lebih dari itu, Perpustakaan harus berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut Pemerintah telah membentuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Kemudian di Daerah dibentuk Dinas Perpustakaan sebagai wujud pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan yang diserahkan kepada Daerah.
Secara kelembagaan fungsi perpustakaan ini cukup kuat, karena fungsi perpustakaan ini juga melekat kepada fungsi organisasi seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk pada lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.
Untuk lebih memperkuat di bidang kelembagaan, hal kedua adalah di bidang SDM Aparatur. Pemerintah telah membentuk Jabatan Fngsional Pustakawan. Pemangku jabatan Pustakawan ini tersebar di seluruh lembaga Pemerintah, termasuk lembaga pendidikan.
Para Pustakawan bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan perpustakaan, tetapi juga insan yang mempunyai passion gemar membaca. Oleh karenanya para Pustakawan ini selayaknya menjadi garda terdepan dalam mengembangkan budaya literasi. Untuk menguatkannya bisa dengan meninjau kembali penetapan angka kredit Jabatan Pustakawan dengan memberikan nilai lebih kepada upaya-upaya membangun budaya literasi.
Kebijakan Pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi Pemerintahan dengan memangkas jabatan struktural, diganti dengan jabatan fungsional, diharapkan dapat memperkuat unit organisasi yang bersangkutan dengan mengoptimalkan fungsi jabatan fungsional Pustakawan. Selanjutnya untuk mengisi jabatan fungsional Pustakawan, saat ini sudah tidak terlalu sulit, karena sejumlah perguruan tinggi banyak meluluskan sarjana atau tenaga terampil perpustakaan untuk mengisi formasi pegawai jabatan fungsional Pustakawan.
Hal ketiga adalah sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, layanan perpustakaan juga memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Disamping memudahkan jasa layanan perpustakaan, penggunaaan atau peminjaman e-book sudah banyak dilakukan.
Kebijakan pemerintah sudah cukup memberikan dukungan di bidang pelayanan perpustakaan. Tantangan saat ini adalah bagaimana insan perpustakaan dapat memanfaatkannya atau dengan kata lain operasional kebijakannya efektif untuk menumbuhkan budaya literasi pada masyarakat. Oleh karena itu, dalam memperkuat budaya literasi harus ada usaha terintegrasi dari hulu ke hilir yang melibatkan berbagai sektor dan sumber daya. Upaya-upaya yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan budaya baca, indeks literasi, daya saing global, rasio gini, income per kapita, serta daya saing inovatif.
Lebih lanjut, pentingnya penguatan budaya literasi adalah pengembangan budaya gemar membaca, serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan integrasi dan sinergi seluruh stakeholder di pusat dan di daerah, agar ekosistem masyarakat berbudaya literasi dapat segera diwujudkan. Disamping itu, peran para Duta Literasi juga diharapkan dapat membantu meggerakkan budaya literasi masyarakat.
Saya mengucapkan selamat atas pelaksanaan Rapat Koordinasi ini. Semoga Rapat Koordinasi ini dapat menghasilkan rekomendasi peningkatan peran perpustakaan serta komitmen bersama antar pelaku pembangunan perpustakaan dan pegiat literasi di pusat dan daerah. Mewakili kalangan pemerintah, swasta, dan masyarakat yang berkecimpung dalam pengembangan perpustakaan dan literasi di seluruh Indonesia.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

MENTERI PANRB-TJAHJO KUMOLO