Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menghadiri acara Deklarasi Janji Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (26/01).
Kegiatan diawali dengan Penandatanganan secara Digital Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) antara Menteri Hukum dan HAM dengan Para Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Kantor Wilayah, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Banten. Menkumham juga turut menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan oleh Ketua KPK Republik Indonesia.
Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan pembuka yang disampaikan oleh Wakil Ketua Ombudsman R.I, Lely Pelitasari Soebekty, Ketua KPK R.I., Firli Bahuri dan Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo.
Pada acara tersebut pula, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas Dukungan dalam Penyusunan dan Perumusan Bidang Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, Peningkatan Pelayanan Publik, dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Marsekal Madya TNI Kisenda Wiranata Kusumah, Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty dan diikuti oleh jajaran 11 Eselon I, 33 Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian di seluruh Indonesia yang disebarluaskan melalui Teleconference secara Virtual melalui Aplikasi Zoom.
Deklarasi Janji Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan salah satu cara menata kembali Birokrasi Pemerintahan yang berorientasi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, memotong jalur birokrasi yang selama ini berbelit-belit dan memanjakan masyarakat (pemohon) dengan berbagai fasilitas penunjang dimana harapannya adalah agar masyarakat merasa dimudahkan dalam prosesnya dan cepat terlayani dengan baik. Deklarasi Janji Kinerja ini merupakan suatu komitmen yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Janji Kinerja yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM secara garis besar bertujuan: 1. Wujud Tata Nilai Budaya Kerja Kementerian Hukum dan HAM yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI), 2. Meningkatkan Integritas dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi guna mewujudkan Good Governance.
