Jakarta– Presiden Joko Widodo meminta agar reformasi birokrasi harus terus kita lakukan. Organisasi birokrasi terlalu banyak jenjang dan divisinya harus disederhanakan. Eselonisasi, kata dia, perlu disederhanakan tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat.

Menurut Jokowi, banyaknya eselon justru semakin memperpanjang birokrasi sehingga akan memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil dan itu akan sulit diawasi. Dan anggaran akan habis digunakan untuk rutinitas saja.

Penegasan Presiden Joko Widodo tersebut disamapaikan pada acara Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK)di Jakarta/ Rabu, 26 Agustus 2020. Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2019-2020 telah memasuki tahun ke 2 (dua) di 2020 ini, tentunya sudah banyak inisiatif dan perubahan telah dilakukan dalam upaya-upaya pencegahan korupsi. Sebagai bentuk penguatan komitmen dan apresiasi, maka Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) menyelenggarakan kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) via daring dan luring bagi seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.  

Para peserta akan diperkuat kembali pemahaman dan komitmennya mengenai Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) yang dikawal oleh Tim Stranas PK dalam bentuk talkshow dengan tema Praktik Baik Pencegahan Korupsi pada beberapa Aksi PK yang berjalan seperti: – Praktik Baik Pemanfaatan NIK untuk Program Subsidi Pemerintah – Praktik Baik Penerapan E-Katalog dan Marketplace dalam Pengadaan Barang dan Jasa – Praktik Baik Keuangan Desa – Praktik Baik Penerapan Manajemen Anti Suap – Praktik Baik Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha – Praktik Baik Reformasi Birokrasi.