Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan kebijakan reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam  pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan instansi pemerintah perkembangannya senantiasa dinamis. Hal tersebut disampaikan menjawab pertanyaan sejumlah media di Jakarta, (25/06).

Menurut Tjahjo, dalam mencermati gelagat dinamika yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, seperti munculnya berbagai bencana alam, terakhir pandemi Covid-19, semua elemen negara ikut turun tangan. Dari mulai TNI, Polri, kementerian, lembaga sampai masyarakat, ikut turun tangan menanggulangi wabah Covid dan bencana alam yang terjadi.

“Lembaga seperti TNI dan Polri yang sama seperti Pemda punya struktur sampai tingkat  desa dengan adanya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, sangat berperan di masa pandemi ini. Pun, saat terjadi bencana,”kata Tjahjo.

Karena itu, kata dia, lembaga seperti TNI dan Polri perlu dikuatkan. Organisasinya mesti ditata agar lebih maksimal dalam menjalankan perannya. Kementeriannya, mendukung penuh penguatan lembaga seperti TNI dan Polri.

Lembaga strategis lainnya yang mesti dikuatkan adalah BIN. Badan intelijen ini, selama masa pandemi Covid-19, bisa dikatakan turun total membantu masyarakat. Banyak menggelar rapid test Massal, atau membantu perlengkapan medis ke rumah sakit-rumah sakit. Selain bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mencari dan meneliti obat Covid seperti yang dilakukannya dengan menggandeng Universitas Airlangga, Surabaya.

“Kemenpan RB mendukung penuh penguatan lembaga-lembaga strategis. Penguatan lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPP) atau Badan Intelijen Negara (BIN), sangat penting. Dua lembaga itu, diisamping lembaga strategis lainnya, perlu dikuatkan kelembagaannya. Karena terbukti, di situasi darurat, lembaga-lembaga strategis ini perannya sangat besar sekali. Seperti di masa pandemi Covid-19 ini,” kata Tjahjo Kumolo.

“Ini yang harus diapresiasi dan kami di jajaran Kemenpan RB akan terus membantu penguatan dan pengembangan-pengembangan kelembagaan untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa. BIN sebagai lembaga intelejen negara tentunya harus punya kekuatan kelembagaan yang kuat mencakup ipoleksosbud hankam. Jadi ada intelejen ekonomi sampai intelijen kesehatan dan lain-lain. Pandemi Covid-19 kan belum tahu sampai kapan dan BIN sudah melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai arahan Bapak Presiden,” ujarnya.

Dirinya sebagai pembantu presiden yang diberi mandat untuk mengurusi masalah aparatur negara, kata Tjahjo, harus merespons cepat. Dan berfikir positif komprehensif serta integral. Karena perkembangan dan dinamika di tataran global bergerak semakin cepat. 

“Kita harus cepat bertindak membangun kelembagaan dan sistem terbaru untuk melawan apapun yang mengancam bangsa dan negara. Semua mesti bergerak. Kita tentunya juga sudah sepantasnya mengapresiasi kinerja BIN, kementerian, lembaga swasta dan Pemda serta apresiasi kepada Kapolri dan Panglima TNI yang telah bersinergi turun ke masyarakat, berbuat hal yang sama,” katanya.

Tjahjo mengatakan akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait pengisian jabatan deputi BNPB oleh TNI-Polri yang masih aktif atau purnawirawan.

“Kepala BNPB letjen TNI kan juga perwira tinggi TNI aktif. Setahu saya ada perpresnya, jadi tidak melanggar undang-undang.” Pengangkatan Doni Monardo pun karena TNI memiliki struktur yang dapat digerakkan secara komando untuk penanganan bencana.

Rencana mengangkat jenderal bintang dua TNI dan Polri menjadi deputi BNPB ini sebelumnya disampaikan Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 23 Juni 2020. “Akan diperkuat nantinya di deputinya kita tambah unsur bintang dua kepolisian, bintang dua TNI, untuk menggerakkan Polda sampai di tingkat yang paling bawah,” ujarnya.